.webp)
Unjuk rasa di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, berakhir ricuh hingga seorang wanita disekap dan diperkosa oleh sejumlah massa aksi. Unjuk rasa tersebut dipicu penganiayaan seorang warga sipil yang diduga anggota KKB beberapa waktu lalu oleh oknum TNI.
"Aspirasi mereka memang sudah disampaikan dan terkait masalah (oknum TNI aniaya) itu kan sudah disampaikan Pangdam Cenderawasih bahwa oknum-oknum TNI itu sudah ditindak," kata Kapolres Nabire AKBP Wahyu S. Bintoro kepada detikcom, Sabtu (5/4/2024).
Wahyu melanjutkan pihaknya kemudian meminta massa aksi untuk membubarkan diri dari lokasi aksi pada Jumat (5/4). Namun massa menolak dan melempar aparat maupun warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita kasih kesempatan membubarkan diri karena mereka ini menutup jalan sehingga nanti meresahkan masyarakat kan, namun mereka justru melempar kita dengan batu. Mereka juga melempar warga dan rumah warga di sekitar lokasi aksi," ungkapnya.
Aparat kemudian menembak gas air mata beberapa kali ke arah massa. Sehingga massa berhamburan melarikan diri. Insiden itu dimanfaatkan sejumlah massa aksi dengan melakukan penganiayaan dan penyekapan hingga pemerkosaan terhadap seorang wanita.
"Korban pemerkosaan itu di hari itu. Orang (korban) lewat dengan motor kemudian diberhentikan dan diperkosa sama pelaku," ungkapnya.
Wahyu mengatakan pemerkosaan itu terjadi saat polisi bubar paksa para massa aksi dengan tembakan gas air mata, Jumat (5/4) siang. Mirisnya, korban sempat disekap kemudian diperkosa.
"Aksi itu di siang hari itu, saat kita lakukan pendorongan. Mereka (massa) ketemu sama masyarakat (wanita) dan dilaksanakan penyekapan dan pemerkosaan," ungkapnya.
Unjuk Rasa Berlangsung di 6 Titik
Massa melakukan pembakaran ban, pemalangan dengan tiang listrik, kayu, batu dan lain sebagainya di enam titik. Polisi menyebut massa ngotot menggelar aksi meski tidak ada izin.
"Ada 6 titik aksi. Salah satunya di Kompleks Jayanti ini, mereka ini sudah diingatkan karena tidak mengantongi STTP kan (izin keramaian dan surat tanda terima pemberitahuan)," kata Wahyu.
"Mereka juga tidak kooperatif, oleh sebab itu kita buat surat balasan bahwa STTP-nya ditolak atau tidak ada izin," ujarnya.
(hmw/sar)
