.webp)
Ketua KPK Firli Bahuri membantah keras mengenai isu pemerasan yang dilakukan saat pemeriksaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Firli menegaskan isu tersebut tidak benar adanya.
"Apa yang menjadi isu sekarang kita harus pahami tapi kita menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK," kata Firli dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, dilansir dari detikNews, Kamis (5/10/2023).
Firli menuturkan bahwa dirinya tidak pernah berhubungan dengan para tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK. Ia juga menegaskan bahwa tidak pernah ada kasus pemerasan dalam penyelidikan korupsi di Kementan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu, apalagi disebut dengan pemerasan. Saya katakan tidak pernah," ujarnya.
Dirinya juga menerangkan bahwa komunikasi yang ia lakukan dengan Syahrul Yasin Limpo hanya terjadi pada saat rapat terbatas atau sidang paripurna saja. Selain dari pada itu, ia tak mengenal pihak lain yang berada di Kementan.
"Di Kementerian Pertanian, saya kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna, saya selalu bicara pada menteri sebelum sidang, itu diambil fotonya," katanya.
Awal mula isu pemerasan pimpinan KPK ini muncul ketika beredarnya surat panggilan dari Polda Metro Jaya yang ditujukan pada Panji Harianto dan Heri selaku ajudan dan sopir dari Syahrul Yasin Limpo (SYL). Keduanya diminta untuk menghadap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada 28 Agustus 2023.
Surat tersebut diberikan lantaran pihak Polda Metro Jaya membutuhkan keterangan dari ajudan dan sopir Mentan tersebut. Tetapi dalam surat tersebut tertera tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Namun dalam surat tersebut tidak tertera nama dari sosok pimpinan KPK yang dimaksud.
Ketua KPK tersebut justru menyinggung mengenai banyaknya penggunaan nama tanpa izin yang dialami oleh KPK beserta pimpinannya. Terutama penggunaan foto yang mengatasnamakan pimpinan KPK.
"Beberapa waktu lalu saya cek dengan Mas Ali, beberapa kali terjadi penyalahgunaan foto mengatasnamakan pimpinan KPK dan menghubungi kepala daerah bahkan menteri untuk meminta sesuatu," kata Firli.
(hmw/sar)
