Ragam Tanggapan soal Uang Rp 5 M untuk Tebus Pilot Susi Air

Pilot Susi Air Disandera KKB Papua — Foto: Pilot Susi Air Disandera KKB (Dok. Istimewa)

Jayapura -

Upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua hingga kini masih terus dilakukan. Uang tebusan senilai Rp 5 miliar bahkan telah disiapkan untuk bisa membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

Dirangkum detikSulsel, Sabtu (8/7/2023), berikut ini ragam tanggapan soal uang tebusan Rp 5 miliar untuk pilot Susi Air:

Polda Papua Siapkan Tebusan Rp 5 Miliar

Tebusan senilai Rp 5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air ini mulanya disiapkan oleh Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan pihaknya menyanggupi nominal tersebut jika memang KKB memintanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya hari itu sudah menyampaikan kepada Penjabat Bupati Nduga apabila dia (Egianus Kogoya) minta, tapi tidak boleh lebih dari Rp 5 miliar, itu saya sampaikan akan dikasih," kata Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri kepada wartawan di Kota Jayapura, Senin (3/7).

Pihak Pemda dan TNI-Polri juga sedang mengatur proses mekanisme pemberian uang tebusan tersebut. Dia pun berharap langkah ini tidak menimbulkan masalah hukum ke depannya.

"Kami akan bekerjasama bicara dengan bagaimana supaya mekanisme dalam bantuan itu tidak menimbulkan masalah hukum kepada pemerintah daerah. Itu kita akan bicara dengan baik," ungkapnya.

Mathius juga menegaskan pihaknya akan terbuka untuk melakukan negosiasi dengan KKB. Polda Papua juga akan berupaya memenuhi tuntutan KKB Egianus selama tuntutan tersebut masuk akal.

"Saya sudah sampaikan kemarin apabila itu ada tuntutan, tuntutan dari Egi bentuk apa saja mau bentuk uang itu pasti kita akan diskusikan," jelas Mathius.

Komisi I Minta Negosiasi Tetap Diutamakan

Tanggapan terkait uang tebusan Rp 5 miliar tersebut juga datang dari Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid. Meutya menegaskan negosiasi tetap harus diutamakan dan keselamatan pilot Susi Air harus menjadi prioritas.

"Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa," kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (6/7).

Dia pun menegaskan persoalan penyanderaan ini tak boleh berhenti hanya pada pemberian tebusan saja. Penuturnya, diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasi permasalahan di Papua.

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," jelasnya.

Meutya menilai pemerintah dan pihak terkait perlu menggandeng masyarakat lokal di Papua untuk menyelesaikan masalah KKB. Dengan begitu, warga Papua dapat melakukan pendekatan dari sisi kearifan lokal.

"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana," paparnya.

Tanggapan lainnya di halaman selanjutnya.

Komnas HAM Dukung Langkah Pemerintah

Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Ramandey turut menanggapi langkah pemerintah yang menyiapkan uang tebusan demi menyelamatkan pilot Susi Air. Dia mengaku sangat mendukung langkah tersebut.

"Inisiatif pemerintah menyiapkan anggaran ini sangat baik dalam upaya negosiasi dan ini sangat baik sekali," jelas Frits.

Kendati demikian, Frits mengatakan sejauh ini KKB belum mematok nominal tertentu sebagai tuntutan.

"Sejauh saya komunikasi, mereka belum mengatakan biaya yang dibutuhkan. Mereka hanya minta rundingan. Kalau nominal belum disebutkan," papar Frits.

Frits mengatakan upaya negosiasi pun masih terus dilakukan untuk membebaskan pilot Susi Air. Dia pun berharap upaya pembebasan pilot Susi Air segera menemui titik terang.

"Kita berharap upaya pembebasan ini segera terjadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada kesepahaman untuk mencapai kesepakatan," tuturnya.

Panglima TNI Sanggupi Uang Tebusan Rp 5 M

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono turut menanggapi soal uang tebusan Rp 5 miliar agar KKB pimpinan Egianus Kogoya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. Menurutnya, langkah tersebut penting demi memprioritaskan keselamatan sandera.

"Kalau permintaannya itu kita penuhi demi keselamatan semuanya," tegas Yudo seusai pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, dilansir dari detikNews, Selasa (4/7).

Upaya tersebut, kata Yudo diperlukan karena berkaitan dengan kemanusiaan. Dia menegaskan nyawa seseorang tidak bisa diukur dengan uang.

"Kita lebih pada kemanusiaan, kalau kemanusiaan kan nggak ada harganya, nggak bisa dihargai berapa pun apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia, baik pilot maupun warga sekitar," kata Yudo.

Kendati demikian, Yudo mengatakan upaya negosiasi kepada Egianus Kogoya juga masih terus dilakukan. Dia juga memastikan situasi di Papua masih kondusif.

"Secara umum situasi di Papua semuanya kondusif, tapi yang saya selalu sampaikan ada beberapa wilayah yang kerawanannya masih ada, di Kabupaten Nduga," tegasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya