.webp)
Kapolres Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) AKBP Dedi Surya Darma mengatakan pihaknya akan mengusut dugaan setoran pengusaha tambang ke polisi. Dugaan setoran itu diungkap sejumlah pengusaha setelah polisi menutup 14 tambang galian C akibat izin operasionalnya yang sudah kedaluwarsa.
"Kita akan usut yang penting ada laporan itu. Idealnya kalau ada setoran berarti ada yang gak bener kegiatannya," kata Dedi kepada detikSulsel, Jumat (24/2/2023).
Dedi mengungkapkan, pihaknya akan memberikan tindak tegas jika dugaan setoran itu terbukti. Pengusaha tambang maupun anggota polisi yang terlibat, akan diproses secara hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penerima suap akan diproses, konsekuensinya yang memberi juga akan diproses bila terbukti, jadi kita proses keduanya," tegasnya.
Dedi mengaku, sejumlah pengusaha tambang sempat menemui usai aktivitas tambang mereka disetop. Namun permintaan mereka agar tambang kembali dibuka tidak dikabulkan lantaran izin operasional sudah habis.
"Ada yang pernah menghadap. Saya sampaikan silahkan bekerja tapi lengkapi ijin dulu. Kami akan persilakan bekerja dan jangan ada kasih-kasih anggota polisi," ucap Dedi.
Dari hasil pemeriksaan beberapa usaha tambang di Enrekang, polisi menemukan izin usaha tambang tidak lagi berlaku atau kedaluwarsa. Tak hanya itu, beberapa usaha tambang juga tidak menggunakan BBM industri, melainkan BBM subsidi.
"Memang kami sudah periksa beberapa penambang. Kami temukan izinnya sudah kedaluwarsa jadi kalau tetap melakukan aktivitas itu sudah ilegal. Kemudian mereka juga menggunakan BBM subsidi makanya kami tertibkan dulu," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, pengusaha di Kabupaten Enrekang inisial HR mengeluh pekerjaannya terganggu imbas penertiban oleh aparat kepolisian. Dia lantas mengklaim sudah setoran ke polisi setiap bulannya.
"Seandainya tidak pernah ada pengaturan (setoran) begitu pasti dari dulu ribut masalah tambang. Cuman dulu-dulu itu tidak ada namanya target yang disetor, nah ini kayaknya mau tiap bulan ada setoran dan aturan sekian yang harus disetor," kata HR kepada detikSulsel, Rabu (22/2).
"Kalau kita dari pihak penambang kan begini, kalau mereka (polisi) butuh kita pasti bantulah sesuai dengan kemampuan kami," sebutnya.
(sar/hmw)
