.webp)
Pantauan detikcom di Base Ops Lanud Yohanis Kapiyau Timika, Rabu (8/2/2023), para pekerja yang tiba terbagi menjadi dua rombongan. Rombongan pertama tiba dengan diangkut menggunakan Heli Karakal TNI AU EC-725/HT-7201 sekitar pukul 15.25 WIT.
Berselang 15 menit kemudian, rombongan pekerja lainnya tiba menggunakan Heli Polri Bell-412EP/P-3002. Saat tiba, para pekerja tak banyak bicara namun mereka sesekali membalas senyuman sejumlah aparat TNI-Polri di lokasi.
Tampak juga seorang warga Distrik Paro yang ikut dalam rombongan. Dia selama ini menjadi petunjuk jalan bagi 15 pekerja selama di Distrik Paro.
Pria yang tak disebutkan identitasnya itu kemudian sempat diajak berbincang oleh seorang aparat. Petugas menyampaikan rasa terima kasih karena pria itu sudah membantu 15 pekerja.
Para pekerja selanjutnya dibawa ke RSUD Mimika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologis.
 Aparat TNI-Polri mengevakuasi 15 pekerja yang disandera KKB Foto: Aparat TNI-Polri mengevakuasi 15 pekerja yang disandera KKB. (Jonh Roy Purba/detikcom) |
Sedianya para pekerja juga akan dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan terkait insiden yang mereka alami di Distrik Paro, Nduga.
Seperti diketahui, para pekerja ini sebelumnya disandera KKB karena dianggap sebagai intelijen pemerintah. Belakangan mereka dilepaskan.
"Informasi Kapolres Nduga, pada saat ada intimidasi itu kan mereka (15 pekerja) dikumpulkan KKB, dilakukan intimidasi, itu kan daripada penyanderaan ya," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo kepada detikcom, Rabu (8/2).
Benny mengatakan, ke-15 pekerja itu disandera usai dicurigai KKB sebagai anggota intelijen pemerintah. Selanjutnya para pekerja dilepaskan, namun mereka diminta meninggalkan Distrik Paro.
"Mereka dikumpulkan di awal. Namun setelah itu mereka tidak lagi disandera, tapi mereka sudah disuruh pergi keluar dari wilayah Distrik Paro. Namun mereka tidak bisa berjalan kaki menembus hutan, jadi mereka sementara diamankan di rumah pendeta," katanya.
"Ya, mereka disuruh meninggalkan wilayah Distrik Paro karena tidak mau ada pembangunan di Distrik Paro," sambung Kombes Benny.
(hmw/hsr)
