Sulawesi Utara

Oknum ASN Pemkab Sitaro Sulut Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 2,2 M

Trisno Mais - detikSulsel
Kamis, 29 Sep 2022 13:16 WIB
Poster
Foto: Ilustrasi korupsi dana desa. (Edi Wahyono)
Kepulauan Sitaro -

Oknum ASN Pemkab Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut) berinisial FG ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa Rp 2,2 miliar. FG ditahan bersama dua orang tersangka lainnya yakni LT dan AT.

"Setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan, yaitu tersangka FG, LT dan AT," kata Dirkrimsus Polda Sulut Kombes Nasriadi kepada detikcom, Kamis (29/9/2022).

Nasriadi mengungkapkan FG merupakan ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sitaro. Sementara LT merupakan Direktur CV Inti berkat Indah dan AT adalah seorang karyawan swasta.


Kasus korupsi dana desa ini dilaporkan ke polisi pada 9 Desember 2021. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan proyek pengadaan pemetaan desa pada 72 desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Menurutnya, pada saat itu proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Inti berkat Indah. Dari hasil pemeriksaan diketahui anggaran proyek yang bersumber dari dana desa tersebut disalahgunakan.

"Pelaksanaannya dilakukan secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2.256.545.448," katanya.

Nasriadi menuturkan bahwa FG selaku ASN di Dinas PMD melakukan manipulasi anggaran proyek tersebut. Akibatnya proyek pekerjaan pemetaan desa tersebut dapat teranggarkan namun tidak melalui proses perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Manipulasi penganggaran dengan seolah-olah anggaran untuk kepentingan publik tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

FG bahkan ikut memfasilitasi pekerjaan tersebut, sehingga dapat dilaksanakan oleh CV Inti Berkat Indah. Perusahaan yang tidak memenuhi kompetensi dan spesifikasi sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

"Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak dapat dimanfaatkan," imbuh Nasriadi.

Sementara peran dari LT dan AT yaitu melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. Keduanya juga meminta pihak desa untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 35 juta terkait pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut.

"Setiap desa menyetor dana sebesar Rp 35 juta sumber APBDes dengan total kerugian keuangan negara Rp 2.250.000.000,00," pungkasnya.



Simak Video "Kades di Mamasa Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 748 Juta"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/hmw)