Sulawesi Utara

Kader PDIP Sulut Ancam Polisikan PKP Manado gegara Namanya Dicatut

Trisno Mais - detikSulsel
Kamis, 18 Agu 2022 19:53 WIB
Frans didampingi kuasa hukumnya melapor ke Bawaslu Sulut.
Foto: Frans didampingi kuasa hukumnya melapor ke Bawaslu Sulut. (Trisno Mais/detikcom)
Manado -

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut), Franciscus Enock dicatut dalam keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kota Manado. Frans langsung mendatangi kantor Bawaslu Manado untuk melaporkan hal ini dan mengancam melaporkannya ke polisi.

"Saya bersama klien saya datang ke sini (Bawaslu) untuk membuat laporan aduan atas dugaan tindak pelanggaran pemilu," kata kuasa hukum Franciscus Enock, Gladi Angel Ria Dendape kepada wartawan, di Kantor Bawaslu Manado, Kamis (18/8/2022).

Gladi menyatakan pihaknya keberatan karena didapati identitas kliennya digunakan untuk kepentingan partai. Dia menyatakan tindakan tersebut merupakan tindak pelanggaran pemilu.

"Identitas klien kami digunakan dalam struktur kepengurusan atau keanggotaan, atau dinyatakan kader dari PKP. Klien kami merupakan tokoh pemuda dan merupakan kader PDIP. Ini sangat merugikan," terang Gladi.



Gladi berharap laporan yang sudah diterima Bawaslu secepatnya ditindaklanjuti. Tak hanya itu dia meminta agar partai yang mencatut identitas untuk kepentingan partai mereka segera ditindak dan diberi sanksi.

"Kami harap partai mendapatkan sanksi yang tegas, karena ini merupakan suatu pelanggaran yang berat menurut kami, karena sudah menggunakan data pribadi dengan tanpa izin," imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa kliennya tidak pernah memberikan data serta membuat pernyataan menjadi anggota partai tersebut. Oleh karena itu, bagi dia tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat merugikan.

"Sebagaimana saya ketahui sebagai kuasa hukum klien kami tidak pernah menyerahkan juga menyatakan kesediaan diri untuk bergabung di PKP," tegasnya.




Selanjutnya Gladi menuturkan bahwa pihaknya tak hanya melaporkan hal ini ke Bawaslu. Namun akan ditempuh melalui upaya hukum di kepolisian jika tidak ada permohonan maaf dari PKP dalam kurun waktu 1x24 jam.

"Selain upaya melaporkan ke Bawaslu, kami juga akan melaporkan ke Polda Sulut atas upaya atau tindakan yang dilakukan oleh PKP," katanya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Manado, Hard Runtuwene mengatakan sesuai dengan tahapan pertama Pemilu 1 Agustus sudah diintruksikan Bawaslu RI untuk semua penyelenggara Bawaslu di semua kabupaten kota se-Indonesia menyiapkan posko aduan.

"Sehingga termasuk tadi (laporan) mencatut nama parpol sudah wajib kami proses," ujarnya.



Simak Video "Kain Khas Manado dengan Corak yang Cantik dan Eksotis"
[Gambas:Video 20detik]
(hsr/asm)