Berita Nasional

Deretan Barang Bukti yang Disita Bareskrim di Kasus ACT: 44 Mobil-12 Motor

Tim detikNews - detikSulsel
Kamis, 28 Jul 2022 09:12 WIB
gedung bareskrim polri
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Bareskrim Polri menyita 44 unit mobil dan 12 motor yang terkait dengan kasus penyalahgunaan dana donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Barang bukti ini disimpan di gudang Wakaf Distribution Center (WDC), Global Wakaf Corpora.

"Sementara hari ini telah disita 44 unit mobil dan 12 motor dari General Affair ACT/Kabag Umum ACT Pak Subhan," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan seperti dilansir dari detikNews, Rabu (27/7/2022).

Bareskrim menemukan barang bukti ini disimpan di gudang Wakaf Distribution Center (WDC), Global Wakaf Corpora. Gudangnya berlokasi di Jalan Serpong Parung Nomor 57, Bogor, Jawa Barat.


"Barang bukti disimpan di Gudang Wakaf Distribution Center (WDC), Global Wakaf Corpora," kata Ramadhan.

Presiden dan Mantan Presiden ACT Ditetapkan Tersangka

Bareskrim Polri diketahui telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka untuk kasus dugaan penyelewengan dana donasi. Ahyudin dan Ibnu Khajar serta dua tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara.

"Kalau TPPU sampai 20 tahun," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Selain presiden dan mantan presiden ACT, ada dua tersangka lainnya yang ditetapkan. Yakni Hariyana Hermain, yang merupakan salah satu pembina ACT dam termasuk mengurusi keuangan. Serta Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempat tersangka ini disangkakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP.

Juga mereka disangkakan Pasal 45 a ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.



Simak Video "Mengulas Pemeriksaan Maraton Dua Pentolan ACT oleh Polisi"
[Gambas:Video 20detik]
(tau/sar)