KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel, Masih Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Isak Pasa'buan - detikSulsel
Kamis, 21 Jul 2022 17:35 WIB
Suasana Kantor Dinas PUTR Sulsel usai digeledah KPK, Kamis (21/7/2022).
Foto: Isak Pasa'buan
Makassar -

KPK melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUTR Sulawesi Selatan (Sulsel). Penggeledahan tersebut terkait pengembangan kasus suap dan gratifikasi mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

"Betul ada kegiatan KPK dimaksud (penggeledahan)," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi detikSulsel, Kamis (21/7/2022).

Ali Fikri belum banyak menjelaskan terkait hasil penggeledahan itu. Namun dia mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan bukti terkait pengembangan kasus suap dan gratifikasi Nurdin Abdullah tersebut.


"Pengumpulan alat bukti penyidikan. (Terkait) pengembangan perkara NA (Nurdin Abdullah) dkk," kata Ali Fikri.

Informasi yang dihimpun, KPK datang di Kantor Dinas PUTR Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar sekitar pukul 11.00 Wita. Penyidik KPK datang dikawal oleh sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap.

"Ada tadi datang (KPK), pagi sekitar jam itu (11.00 Wita) dia masuk di gedung ujung sana (menunjuk salah satu gedung), " ucap seorang anggota Satpol PP kepada detikSulsel di lokasi.

Untuk diketahui, mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan kawan-kawan telah divonis dalam kasus suap dan gratifikasi. Antara lain Agung Sucipto selaku kontraktor pemberi suap divonis 2 tahun penjara.

Sementara mantan Kadis PUTR Sulsel Edy Rahmat divonis 4 tahun penjara. Kemudian Nurdin Abdullah dijatuhi vonis 5 tahun penjara serta denda Rp 500 juta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 500 juga dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," ujar Hakim Ketua Ibrahim Palino dalam sidang di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (29/11).

Dalam catatan detikcom dalam persidangan, Edy Rahmat menuding auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Gilang Gumilar telah menerima total Rp 2,8 miliar dari kontraktor untuk mengamankan temuan dalam audit proyek di Sulsel.

Akan tetapi Gilang yang hadir menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar, Rabu (13/10/2021) membantah tudingan Edy. Gilang saat itu menjelaskan bahwa dia memang pernah bertemu dengan Edy Rahmat di Cafe Hotel Teras Kita, Jalan AP Pettarani, Makassar namun tidak terkait penerimaan uang.

Lebih lanjut Gilang menjelaskan Hotel Teras Kita diakui Gilang dekat dengan kantornya. Gilang mengatakan pertemuan pada Januari 2021 tersebut diinisiasi oleh Edy Rahmat yang hendak menanyakan kepadanya apa yang harus Edy lakukan jika BPK ada temuan di sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan Dinas PUTR Sulsel.

"Jadi kita waktu itu ketemuannya tidak membahas spesifikasi konteks pemeriksaan atau temuan. Hanya mengatakan, apabila ada temuan bagaimana, saya bilang bahwa silakan dikembalikan ke kas daerah," kata Gilang di persidangan saat itu.

Salah satu jaksa KPK saat itu, M Asri Irwan tak percaya begitu saja. Dia meminta kejujuran Gilang soal apakah pernah menerima uang kontraktor Rp 2,8 miliar lewat Edy Rahmat.

"Itu kan kalau yang umum-umum saja, misal kalau ada temuan kembalikan, orang juga sudah tahu, ngapain membuang waktu hanya untuk membahas itu," kata jaksa KPK Asri.

"Jadi saudara tidak pernah terima uang dari beberapa kontraktor yang jumlahnya 1 persen? Saudara jujur?" lanjut Asri.

Terhadap pertanyaan itu, Gilang mengaku tidak pernah dan tidak tahu menahu soal uang dari kontraktor. Duit Rp 2,8 miliar tak pernah dia terima.

"Tidak, tidak pernah," tegas Gilang.



Simak Video "KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel Terkait Kasus Nurdin Abdullah"
[Gambas:Video 20detik]
(hmw/nvl)