.webp)
Polisi menyelidiki temuan Dinas Sosial (Dinsos) Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait 26 ribu data penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang tidak valid. Enam ribu di antaranya diduga peserta fiktif.
"Masih penyelidikan sampai tingkat desa. Termasuk pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data," kata Kapolres Bone AKBP Ardiansyah kepada detikSulsel Kamis (24/2/2022).
Carut marut data kepesertaan PBI di bumi Arung Palakka mencuat setelah verifikasi dan validasi yang menyasar 27 kecamatan pada akhir 2021 lalu. Awalnya ditemukan 20 ribu lebih data PBI yang iurannya selalu dibayarkan rutin oleh Pemkab Bone.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya ditemukan kembali 6.000 peserta PBI Bone fiktif. Disebut fiktif karena orangnya sudah meninggal, ada data ganda hingga sudah pindah domisili.
"Terkait soal PBI BPJS Akan terus dilakukan proses hingga tidak menjadi polemik lagi. Beberapa saksi sudah kami periksa juga," tegas Ardiansyah.
Sementara Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone Andi Hasanuddin mengaku, APBD cukup terbebani dengan membengkaknya iuran JKN-KIS. Anggaran sebesar Rp 82 miliar yang dialokasikan di APBD pokok 2021 tidak cukup untuk membayar iuran.
"Butuh tambahan anggaran berkisar Rp 32 miliar. Karena total dana yang dibutuhkan untuk membayar iuran 239.784 jiwa peserta JKN-KIS mencapai Rp 114 miliar lebih," ucapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muh Salam mengakui jika ada beberapa data fiktif yang terus dibayarkan. Makanya pihak kepolisian harus terus mengusut kasus ini.
"Ketika aparat penegak hukum (APH) butuh data soal data fiktif yang telah merugikan APBD Bone kami punya data dari beberapa tahun lalu. Kami siap buka-bukaan jika itu untuk kepentingan penyelidikan," sebutnya.
(hmw/hmw)
