.webp)
Pemerintah Kota Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) bertemu dengan Pengarah Jabatan Laut Negeri Sabah, Malaysia. Pertemuan itu membicarakan progres kesiapan pelayaran perdana internasional dari Tanjung Silopo, Polman, Sulbar menuju Pelabuhan Lahad Datu, Sabah, Malaysia.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh memberikan penguatan terkait legal standing operasional Tanjung Silopo dalam persiapan pelayaran internasional. Semuanya telah berpegang pada Undang-Undang Tentang Angkutan di Perairan.
"Walaupun belum berstatus pelabuhan internasional, pengoperasian Pelabuhan Tanjung Silopo berpegang pada pasal 24 PP nomor 20 tahun 2020 tentang angkutan di perairan," kata Zudan dalam keterangan tertulis, Jumat, (27/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Zudan, Pengarah Jabatan Laut Negeri Sabah Malaysia Adam Malik telah memberikan persetujuannya untuk persiapan pelayaran dan sangat mendukung kelancaran kerja sama ini.
"Hanya tinggal menunggu izin dari Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah dan akan segera ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya dengan Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah," ungkapnya
Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar menyampaikan kesungguhannya dalam melanjutkan kembali rencana pelayaran yang sempat tertunda akibat Covid-19 dan proses rehabilitasi dari dua pelabuhan itu.
"Dengan keterbatasan yang ada, kami tetap berupaya melanjutkan rencana yang sempat tertunda ini," ujar Andi
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Maddareski menjelaskan jika pelayaran perdana secara internasional tersebut bakal meningkatkan status Tanjung Silopo dari pelabuhan pengumpan menjadi pelabuhan pengumpul.
"Karena untuk saat ini, Pelabuhan Tanjung Silopo dimanfaatkan sebagai Pelabuhan Embarkasi dan Debarkasi Pekerja Migran Indonesia, sesuai dengan surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor AL-308/25/19/IDP-2020," tutur Maddareski.
Untuk diketahui, dukungan juga datang dari Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu dan Tawau terkait rencana pelayaran ini, dengan harapan hubungan kedua negara dapat berkembang dalam bentuk kerjasama lainnya. Sehingga, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara, terlebih lagi pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo, masuk dalam agenda kerjasama sub-regional BIMP EAGA.
Dukungan yang sama juga datang dari para pengusaha kapal seperti pemilik kapal KM Cattleya yang menegaskan bahwa Pelabuhan Tanjung Silopo memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan dan dapat menaikkan statusnya dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
(prf/ega)
