.webp)
Dewan Komisaris PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) turun tangan menangani polemik biaya perpanjangan perjanjian penggunaan tanah industri (PPTI) sebesar 30%. Investor dijanjikan segera ada solusi.
"Kami akan mencari solusi (kenaikan PPTI 30%), didiskusikan dengan direksi (aspirasi). Kemudian dibawa ke pemegang saham," ungkap Komisaris Utama PT KIMA Murtir Jeddawi saat bertemu dengan Paguyuban Perusahaan KIMA Makassar (PPKM) di Swissbell Hotel, Senin (11/4/2022).
Murtir menambahkan kepastian bagi dunia usaha penting dijaga. Apalagi para pengusaha di KIMA telah membuka lapangan pekerjaan. Juga berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi Sulsel. Sehingga para pengusaha atau investor mestinya dilindungi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan memberikan kepastian. Tidak akan ada tanah-tanah (pengusaha) diambil. (Investor) tidak usah khawatir," bebernya.
Pihaknya meminta pengusaha tetap menjalankan bisnis atau usahanya seperti biasa. Pihaknya menjamin tidak ada lagi penekanan atau intimidasi kepada para pengusaha.
"Kalau ada penekanan sampaikan ke kami. Tentu kami minta maaf kalau ada seperti itu. Menteri BUMN, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman termasuk Wali Kota Makassar tidak mungkin bersifat seperti itu. Justru ingin melindungi warganya," tuturnya.
Sekretaris PPKM Tumpak Sianipar menuturkan semua pengusaha tersentak dengan PPTI yang ditetapkan PT KIMA naik 30%. Pihaknya tidak pernah membuat perjanjian tersebut. Sehingga keputusan KIMA tersebut dianggap sepihak. Pihaknya juga menegaskan PPKM bukan pagyuban liar.
"Selain itu, kami (pengusaha) diintimidasi. Bahkan pihak bagian hukum (KIMA) menghubungi dan mengintimidasi. Bila tidak sanggup membayar, keluar (dari KIMA)," urainya.
Selain itu, pihaknya menyesalkan pola komunikasi PT KIMA dengan cara-cara melakukan intimidasi. Misalnya jalan dipalangi dengan batu beton sehingga tidak bisa produksi.
"Kami tentu berat kalau 30% (kenaikan). Kalau kondisinya begitu, kami tidak sanggup. Kami bisa tutup, pak!," tandasnya.
(tau/nvl)
