.webp)
"Pak Wali (Danny) sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkomunikasi langsung dengan Pak Menteri (Budi Karya Sumadi) dan menyampaikan konsep kenapa perlunya dilakukan elevated (melayang)," ungkap Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Andi Amanna Gappa usai rapat koordinasi dengan pihak Pemprov dan Pemkot di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/4/2022).
Andi menambahkan alasan Danny untuk ngotot konstruksi kereta api mesti melayang lantaran sudah ada Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Makassar. Jika konstruksi rel tetap di darat (at grade) akan melanggar Perda tersebut. Ada kekhawatiran rute di darat akan menyulitkan pembangunan di Kota Makassar.
"Tadi sempat mengemuka terkait kebutuhan anggarannya (bila elevated). Jadi skemanya bisa jadi dipihak ketigakan. Juga ada keinginan dari pak Wali Kota berbicara dengan Menteri untuk diberikan prioritas terkait anggaran mengingat ini sudah masuk wilayah perkotaan," jelasnya.
Menurut Andi, bila disetujui konstruksinya melayang tidak akan mengganggu tahapan pengerjaan. Apalagi tahun ini memang baru masuk tahap penetapan lokasi (penlok). Konstruksinya baru akan dimulai tahun depan atau anggaran selanjutnya.
"Jadi secara prinsip sekarang tinggal kita clear kan dulu untuk lokasi tanahnya. Untuk trasenya sudah setuju. Hanya luasannya saja ini karena kalau elevated, cukup lebar 10 meter namun kalau desain sebelumnya (at grade) butuh sampai 50 meter," jelasnya.
Terkait kesepakatan model konstruksi disebutnya memang harus diputuskan di level elite karena ini terdampak pada kebutuhan lahannya.
"Kami dari Balai sekarang apapun keputusan yang ditetapkan nanti, kami sebagai pelaksana akan menjalankan. Kita memfasilitasi aspirasi yang ada di daerah dengan berbagai pertimbangan," jelasnya.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengungkapkan model KA melayang (elevated) lebih ideal untuk rute ke Makassar. Sementara bila konstruksi relnya di darat (at grade) akan banyak persoalan yang ditimbulkan.
"Misalnya jalan akan menjadi lebih macet. Termasuk (aliran) air terhambat seperti yang terjadi di Barru," tuturnya.
Menurutnya persoalan yang ditimbulkan bila konstruksinya di darat akan lebih besar daripada harga konstruksinya. Sebagai perencana tata ruang, Danny mengaku sudah memperhitungkan efek buruknya.
"Saya ini dipilih rakyat, kesulitan rakyat memang belum dibayangkan tapi saya sudah tahu, karena saya perencanaan tata ruang. Saya tahu ini wilayah. Maka saya harus bela rakyat saya. Karena saya bela rakyat itulah saya minta elevated. Di Makassar semua elevated," tukasnya.
Seperti diketahui, Walkot Makassar Danny kekeh Kereta Api (KA) Trans Sulawesi yang rutenya melintasi Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggunakan jalur rel melayang (elevated). Danny bakal membujuk Menteri Perhubungan (Menhub) agar harapannya itu diakomodir.
"Saya akan menghadap Menteri (Perhubungan) setelah ini," ujar Danny yang dikonfirmasi, Selasa (5/4/2022).
Dia mengaku usulan ini untuk mengintegrasikan rencananya untuk membangun Light Rail Transit (LRT) di Makassar. Rencana ini pun akan sekaligus dikomunikasikan ke pusat.
"Saya lagi bikin (perencanaannya), termasuk konektivitasnya dengan LRT, dimana penempatan stasiun. Jadi sekalian kita ngomong di mana stasiun ini," sambung dia.
Danny mengklaim, pihaknya sudah lama mengusulkan agar rel KA Makassar-Parepare dibuat elevated (melayang). Tidak seperti dalam dokumen perencanaan yang skema jalurnya di darat (at grade).
"Saya kan minta elevated, dari awal kita tidak pernah setuju dengan landing (di darat) dari awal. Tiba-tiba (jalur KA dibuat) at grade," terang Danny.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pun siap mengambil alih penuh membantu penyediaan lahan. Jika usulannya untuk membuat rel KA di Makassar dibuat melayang atau elevated.
"Saya sanggup (selesaikan penyediaan lahan) yang penting elevated, karena masyarakat menderita kalau tidak elevated, terhambat kan," tegas Danny.
Hal ini mengingat usulan untuk membuat jalur elevated KA yang melintasi Kota Makassar berbiaya mahal. Maka Pemkot membantu penyediaan lahan agar anggaran tidak membengkak di satu pihak saja.
"Karena (biaya jalur KA) elevated mahal, maka (penyediaan) tanah untuk jalur, pemerintah kota tanggung," ucap dia.
(tau/nvl)
