Rapat UMP Sulsel 2027 Buntu gegara Buruh-Pengusaha Beda Usulan

Rapat UMP Sulsel 2027 Buntu gegara Buruh-Pengusaha Beda Usulan

Sahrul Alim - detikSulsel
Jumat, 20 Nov 2026 15:21 WIB
Ketua Dewan Pengupahan Sulsel Jayadi Nas memimpin rapat pleno pembahasan UMP 2027.
Foto: Ketua Dewan Pengupahan Sulsel Jayadi Nas memimpin rapat pleno pembahasan UMP 2027. (dok. istimewa)
Makassar -

Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menemui jalan buntu (deadlock). Penyebabnya, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh mengajukan usulan nilai kenaikan UMP yang berbeda.

Rapat pleno tersebut digelar di Almadera Hotel Makassar, Jalan Somba Opu, Makassar, Kamis (19/11/2026). Organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh sama-sama ngotot dengan usulan nilai kenaikan UMP masing-masing.

"Dalam diskusi tadi malam, dua opsi yang kita tawarkan. Satu opsi dari pengusaha dan satu opsi dari serikat pekerja atau serikat buruh. Itu sama-sama mempertahankan usulannya," ujar Anggota Dewan Pengupahan Sulsel dari perwakilan pengusaha Ahmad Ibrahim kepada detikSulsel, Jumat (20/11).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Organisasi pengusaha mengusulkan nilai koefisien alfa sebesar 0,50 dengan kenaikan UMP sebesar 6,77%. Dengan usulan tersebut, nilai UMP Sulsel 2027 menjadi Rp 4.186.546,50 dengan mempertimbangkan kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha.

"Pengusaha tetap menginginkan alfanya 0,5. Itu paling rendah. Karena 0,5 saja itu kan sudah besar kenaikannya. Sudah Rp 265.000. Karena pertumbuhan ekonomi itu 6,04 dan inflasi 3,75," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, serikat pekerja atau serikat buruh mengusulkan nilai alfa sebesar 1 dengan kenaikan UMP mencapai 9,79%. Jika usulan tersebut diterapkan, UMP Sulsel 2027 menjadi Rp 4.304.963,38 dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh.

"Pihak serikat pekerja itu tetap juga bersikukuh minta alfanya 1," kata Ahmad yang juga Wakil Sekretaris Apindo Sulsel ini.

Perbedaan usulan tersebut membuat Dewan Pengupahan Sulsel menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir besaran UMP 2027 kepada Pemerintah Provinsi Sulsel. Dewan Pengupahan juga sepakat menerima keputusan pemerintah dengan mengacu pada formulasi perhitungan UMP sesuai aturan yang berlaku.

"Kesepakatannya adalah kita serahkan kepada gubernur untuk memutuskan. Kita serahkan kepada pemerintah atau gubernur untuk memutuskan berapa nanti yang wajarnya," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan Sulsel dari Perwakilan Serikat Buruh Basri Abbas membeberkan alasannya ngotot kenaikan UMP dengan skala alfa 1. Hal itu semata untuk peningkatan kesejahteraan buruh.

"Kami dari serikat pekerja tetap menganggap bahwa alfa 1 merupakan kebutuhan buruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya," kata Basri.

Menurutnya, buruh yang sejahtera akan berimbas pada peningkatan daya beli di tengah masyarakat. Hal itu diyakini akan memacu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

"Karena selama ini daya beli buruh itu ya tentu sangat menurun. Dengan menurunnya daya beli buruh tentu berpengaruh kepada daya beli masyarakat," kata Basri.

"Ketika terpengaruh kepada daya beli masyarakat turun, tentu kan berdampak juga kepada dunia usaha," sambungnya.

Dia berharap pemerintah dan pengusaha dapat memahami usulan tersebut. Menurut Basri, pertumbuhan ekonomi Sulsel akan melejit jika buruh sejahtera.

"Marilah kita bersama-sama mendorong agar roda ekonomi di Sulsel tetap berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulsel bisa mencapai di atas angka 5%. Itu yang kita harapkan. Nah, itulah makanya kita mau ke gubernur, kita minta komitmen gubernur agar berpihak kepada buruh dan pekerja, untuk berpihak kepada rakyatnya," pungkasnya.



(sar/hsr)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads