DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menanggapi pengesahan UU ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menjalankan ketentuan dalam regulasi tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Melansir detikNews, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan lembaganya berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan sebagai lembaga pelaksana UU.
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang," ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Lebih lanjut, Budi mengatakan pengesahan UU Perampasan Aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi oleh KPK. Ia menjelaskan, KPK menilai upaya pemberantasan korupsi tidak sebatas penindakan hukum, tetapi juga harus mampu memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.
Sebagai tindak lanjut, Budi menyampaikan bahwa KPK akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal yang tertuang dalam UU Perampasan Aset. Hal ini untuk memahami secara jelas terkait pasal-pasal yang punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
"Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery," tuturnya.
Dia lantas mencontohkan bahwa setiap penindakan KPK berujung pada pemulihan aset melalui hukuman pidana uang pengganti. Bahkan, terkait perampasan aset KPK kerap menjerat para tersangka korupsi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga upaya memulihkan kerugian keuangan negara lebih maksimal dilakukan.
"Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU," imbuhnya.
Diketahui, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. UU ini disahkan setelah 18 tahun berproses.
Pengesahan UU tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
"Setuju," jawab forum paripurna.
Puan mengatakan UU tersebut disahkan tanpa paksaan. Dia bersyukur UU Perampasan Aset akhirnya bisa disahkan.
"Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," kata Puan.
Simak Video "Video Terpopuler Sepekan: OTT KPK di BNPB-Langit Oranye di Palangka Raya"
(alk/alk)