UMP 2027: Jadwal Penetapan, Mekanisme, dan Formula Perhitungannya

Menjelang akhir 2026, pembahasan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 kembali menjadi perhatian para pekerja di seluruh Indonesia. Hal ini berkaitan dengan harapan kenaikan upah serta kepastian besaran penghasilan yang akan diterima pada tahun mendatang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perhitungan UMP pada 2027 telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut diundangkan pada 28 Oktober 2026.

"Kan undang-undang barunya sudah keluar," ujar Yassierli saat ditanya terkait perkembangan penetapan UMP di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026) dikutip dari Antara.

Lantas, kapan jadwal penetapan UMP 2027 serta mekanisme dan formulanya? Yuk, simak informasi lengkapnya berikut ini!

Jadwal Penetapan UMP 2027

Menaker Yassierli menargetkan pembahasan UMP 2027 di tingkat pemerintah pusat rampung pada akhir November 2026. Namun, Yassierli belum memastikan tanggal penetapannya.

"Targetnya kita punya target minggu terakhir November insyaallah. Akhir November lah, tanggalnya saya lupa, jadi akhir November itu sudah selesai minimal di level kitanya," kata Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (27/10) dikutip dari detikFinance.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, penetapan dan pengumuman UMP dilakukan paling lambat pada 21 November tahun berjalan. Sementara itu, UMP yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.

Mekanisme Penetapan UMP 2027

Mengacu pada ketentuan terbaru dalam UU No. 27 Tahun 2026 berikut adalah mekanisme penetapan UMP 2027:

1. Pemerintah Menyusun Kebijakan Pengupahan

Berdasarkan Pasal 134 UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan dengan melibatkan pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan.

2. Melakukan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sebelum menentukan besaran upah minimum, pemerintah melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan statistik melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Survei tersebut mencakup sejumlah komponen kebutuhan hidup, kualitas komponen, lokasi survei, hingga waktu pelaksanaannya.

Hasil survei kemudian menjadi salah satu dasar bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum.

3. Pembahasan oleh Dewan Pengupahan

Hasil survei dan perhitungan upah minimum selanjutnya dibahas secara berjenjang melalui Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Daerah. Pembahasan ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi, serta pakar.

Dewan Pengupahan Provinsi kemudian memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur terkait besaran UMP yang akan ditetapkan.

4. Menghitung Besaran UMP Berdasarkan Formula

Dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026, penghitungan upah minimum dapat menggunakan formula penghitungan upah minimum atau mengacu pada kebutuhan hidup layak.

5. Gubernur Menetapkan UMP

Setelah melalui tahapan pembahasan dan menerima rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, gubernur menetapkan besaran UMP untuk wilayahnya melalui keputusan gubernur.

Formula Penghitungan UMP 2027

Dalam Pasal 139 UU No. 27 Tahun 2026, penghitungan upah minimum menggunakan formula penghitungan upah minimum atau mengacu pada kebutuhan hidup layak. Formula perhitungan upah minimum mempertimbangkan beberapa variabel yakni:

• Pertumbuhan ekonomi;
• Tingkat inflasi;
• Indeks tertentu atau alfa sebesar 0,5 hingga 1.

Itulah informasi mengenai UMP 2027. Semoga bermanfaat ya, detikers!