.webp)
Universitas Hasanuddin (Unhas) mendorong suara masyarakat Indonesia timur lebih terwakili di tingkat nasional. Salah satunya lewat Pusat Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan (PODIUM).
Pusat survei yang berada di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unhas tersebut telah diresmikan di Unhas Hotel dan Convention, Rabu (21/10/2026). Dengan hadirnya PODIUM ini, suara masyarakat dari Indonesia timur diharapkan makin dikenal dan menjadi perhatian.
"Melalui PODIUM, yaitu Pusat Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan, kita ingin menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan, demokrasi dan kondisi masyarakat Indonesia timur harus dikenal serta diperhatikan. Jangan sampai suara mereka terus tertinggal," ujar Rektor Unhas Jamaluddin Jompa saat membuka acara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Prof JJ, sapaan akrab Jamaluddin Jompa, PODIUM dihadirkan karena Unhas menyadari suara dari Kawasan Indonesia Timur cenderung tidak terdengar karena kalah oleh suara mayoritas. Padahal, data yang akurat dan representatif menjadi dasar penting dalam memahami kondisi masyarakat secara riil sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat.
"Kita ingin suara masyarakat Indonesia Timur ini bisa terwakili dengan baik melalui data dan kajian ilmiah," kata Prof JJ.
Jamaluddin menyoroti metode survei yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah yang lebih kecil dan berpotensi kurang terwakili. Ia menilai, keterwakilan responden menjadi salah satu aspek penting agar hasil survei dapat menggambarkan kondisi masyarakat.
"Jangan sampai ada kelompok masyarakat atau wilayah yang tidak terwakili dalam survei," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa PODIUM hadir sebagai wadah untuk mengembangkan kajian opini publik secara adil. Menurutnya, hasil survei tidak seharusnya hanya menjadi angka atau laporan, tetapi juga menjadi bahan untuk memahami persoalan publik.
"Kita harus bekerja berdasarkan data, berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan sekadar asumsi," tuturnya.
Jamaluddin juga menegaskan bahwa kehadiran PODIUM tidak ditujukan untuk kepentingan politik tertentu. Ia berharap lembaga tersebut dapat menjadi ruang kajian yang independen serta menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan.
"Ini bukan untuk kepentingan politik tertentu, tetapi bagaimana kita menghadirkan data yang objektif dan bisa digunakan untuk kepentingan publik," jelasnya.
Ia berharap PODIUM dapat melaksanakan survei secara berkala untuk memantau opini publik dan mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah. Melalui data yang dikumpulkan secara sistematis, perkembangan kondisi masyarakat dapat dipetakan dan dijadikan bahan evaluasi.
"Survei ini perlu dilakukan secara berkala agar kita bisa melihat perubahan dan mengevaluasi apa yang sudah berjalan," ujarnya.
Perguruan Tinggi Menjadi Saluran Aspirasi yang Banyak Dipercaya
Acara peresmian tersebut dirangkaikan dengan diskusi dan pemaparan hasil survei dari masyarakat Indonesia timur oleh Kepala PODIUM Unhas Imam Mujahidin Fahmid. Salah satu hasil survei terkait suara Indonesia timur menjadi temuan utama dalam diskusi tersebut.
Imam menyebut, masyarakat saat ini lebih mempercayai media sosial dan perguruan tinggi untuk menyalurkan aspirasi dibandingkan lembaga negara. Berdasarkan survei PODIUM, tingkat kepercayaan terhadap perguruan tinggi mencapai sekitar 33%, hanya terpaut satu persen dari media sosial, yaitu sekitar 34%, sedangkan DPR hanya sekitar 21% dan DPD sekitar 10%.
"Saluran aspirasi yang paling banyak dipercaya adalah media sosial. Setelah itu, perguruan tinggi, kemudian DPR, dan DPD," ujarnya.
"Hal yang menarik adalah munculnya kekuatan baru yang selama ini belum digunakan secara optimal, yaitu perguruan tinggi atau kalangan akademisi," kata Imam.
Ia menilai, temuan mengenai tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut menjadi pengingat bagi perguruan tinggi untuk memperkuat perannya dalam demokrasi melalui kajian berbasis bukti. Menurutnya, hasil penelitian dan survei dapat menjadi rujukan untuk memahami aspirasi masyarakat sekaligus mendorong percakapan publik yang lebih berlandaskan data.
"Universitas harus menjadi lembaga yang memiliki kesadaran berbasis bukti (evidence-based), yang diutamakan dalam semua aktivitas dan percakapan dalam demokrasi kita," tuturnya.
Imam melanjutkan, pengaruh media sosial tidak hanya terlihat dari pilihan saluran aspirasi, tetapi juga dari perubahan percakapan masyarakat. Ia menyebutkan masyarakat Indonesia Timur kurang mempercayai lembaga atau figur tertentu karena merasa kurang adil dalam penerapan hukumnya.
"70% responden Indonesia Timur menilai penerapan hukum kurang adil atau tidak adil," tuturnya.
Ia juga menjelaskan masyarakat belum sepenuhnya yakin bahwa ketika masyarakat menyampaikan kritik akan mendapatkan jaminan keamanan. Ia menegaskan keadilan hukum dan ruang kritik perlu menjadi perhatian.
"Ada persoalan hukum dan ruang kritik yang masih memengaruhi psikologi sosial masyarakat," ungkapnya.
