.webp)
Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Totok Suharyanto membentuk tim terpadu demi mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pihaknya akan menindak tegas pelaku penyelewengan BBM bersubsidi termasuk jika melibatkan anggota Polri.
Pesan itu disampaikan Irjen Totok saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Simbuang, Kabupaten Mamuju, Senin (19/10). Pantauan langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi di lapangan dan mencari sumber persoalan agar langkah penanganan dapat menyentuh akar masalah.
"Bagi siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan melalui penyalahgunaan BBM subsidi. Status, jabatan, maupun seragam tidak menjadi alasan untuk menghindari proses hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran," kata Totok dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain memantau aktivitas pengisian BBM, Totok juga berdialog dengan sopir dan petugas SPBU. Sebagai tindak lanjut, Polda membentuk tim terpadu demi mencegah penyelewengan BBM subsidi.
Pembentukan tim ini dinilai penting dan jadi langkah konkret memperkuat pengawasan penyaluran BBM. Fokus tim tersebut nantinya ialah mencegah penyimpangan dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti.
"Apabila terdapat anggota Polri yang terlibat, proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa perlakuan istimewa," tegas mantan Kakortastipidkor Mabes Polri itu.
Totok menyampaikan BBM bersubsidi memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas dan penghidupan masyarakat yang berhak menerimanya. Karena itu, pengawasannya harus memastikan manfaat subsidi sampai kepada penerima.
Sementara Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Memo Ardian mengatakan sidak ini menegaskan bahwa persoalan BBM mendapat perhatian langsung pimpinan Polda Sulbar. Kehadiran polisi di lapangan diikuti dengan pembentukan tim dan komitmen penindakan, sehingga upaya penyelesaian memiliki tindak lanjut yang jelas.
Melalui langkah ini, lanjut Memo, Polda Sulbar menegaskan arah penanganannya meliputi mencari akar persoalan, mencegah penyalahgunaan, serta menegakkan hukum secara adil. Penanganan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat.
"Kepentingan masyarakat harus menjadi pegangan, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan fakta serta bukti," kata Memo.
