.webp)
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif kebijakan pemerintah pusat menanggung gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pemerintah daerah (pemda) lewat APBN. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan terobosan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Alhamdulillah, itu usulan kita kemarin bahwa sebaiknya PPPK disamakan dengan PNS dan menjadi beban APBN untuk kemudian tetap bisa mengabdi di daerah," ungkap Andi Sudirman dalam keterangannya dikutip, Sabtu (3/10/2026).
Sebagai informasi, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 23 triliun dalam APBN 2027 untuk gaji PPPK daerah. Alokasi itu dikhususkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pikir ini suatu terobosan dari Bapak Presiden melalui kementerian terkait," tegas Andi Sudirman.
Andi Sudirman menyebutkan pembiayaan PPPK selama ini menjadi tantangan berat bagi daerah. Kondisi fiskal yang terbatas ditambah kebijakan efisiensi membuat beban daerah semakin berat.
"Tentu kita apresiasi, bahwa akhirnya penantian PPPK kita lebih ada kejelasan tentang bagaimana kemudian pusat bisa mengambil alih. Karena memang pembebanan secara keseluruhan di daerah tidak bisa ter-cover sepenuhnya karena keterbatasan dan efisiensi yang terjadi di daerah," jelasnya.
Menurut Andi Sudirman, pengalihan pembiayaan ke APBN akan memberi ruang fiskal lebih luas bagi daerah. Anggaran daerah bisa dialihkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
"Ini sangat membantu fiskal daerah, alhamdulillah," ucap Andi Sudirman.
Dia berharap kebijakan ini memberikan kepastian dan ketenangan bagi PPPK dalam mengabdi. Terutama bagi tenaga pendidik dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
"Kita sangat bersyukur, saya yakin Bapak Presiden selalu memperhatikan daerah. Penambahan-penambahan itu tentu akan menambah semangat pelayanan di daerah," tuturnya.
