Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin mendorong jajaran pemerintah daerah bersama TP PKK mempercepat penuntasan administrasi kependudukan. Pemkab Gowa memberi perhatian khusus pada layanan yang tingkat kepemilikannya masih rendah seperti akta perkawinan dan Identitas Kependudukan Digital.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dan Tuntas Layanan Adminduk. Agenda berlangsung di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa pada Sabtu, 12 September 2026.
"Administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan memiliki dokumen atau melengkapi persyaratan administratif. Data kependudukan yang baik merupakan pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin.
Data kependudukan yang dinamis dinilai menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam menyalurkan pelayanan publik. Setiap warga diimbau aktif memperbarui data diri apabila mengalami perubahan status maupun peristiwa penting.
"Konsekuensinya adalah pelayanan. Setiap penduduk harus mendapatkan identitas yang jelas dan datanya harus selalu diperbarui jika ada perubahan," ujar Darmawangsyah Muin.
Jumlah penduduk Kabupaten Gowa saat ini tercatat berada pada kisaran 806 ribu hingga 850 ribu jiwa. Populasinya tersebar luas di 18 kecamatan, 46 kelurahan, serta 121 desa.
"Angka-angka ini perlu kita cek kembali. Masih ada kekurangan yang harus dituntaskan dan membutuhkan kerja sama yang baik antarperangkat daerah, TP PKK dan kolaborasi serta koordinasi yang baik dengan para camat," imbau Darmawangsyah Muin.
Capaian kepemilikan Kartu Keluarga telah menyentuh 99,65 persen dan KTP-el mencapai 98,84 persen. Namun kepemilikan akta perkawinan baru 47,84 persen dan kepemilikan IKD masih bertahan di angka 17,60 persen.
"Kalau bisa, seluruh indikator ini kita dorong mendekati 100 persen. Akta perkawinan dan IKD masih menjadi prioritas yang harus kita tuntaskan bersama," tegas Darmawangsyah Muin.
Disdukcapil Kabupaten Gowa terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi layanan yang mudah dan cepat. Kesadaran mandiri dari masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam menyukseskan pemutakhiran data kependudukan.
"Kita tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga melakukan eksekusi di lapangan. Capaian Kabupaten Gowa untuk layanan KTP elektronik sudah baik, meskipun masih ada sekitar 7 ribu warga yang harus dituntaskan," kata Ketua TP PKK Provinsi Sulsel Naoemi Octarina.
Jaringan kader PKK hingga ke tingkat desa dinilai sangat strategis untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu menyelesaikan sisa target dokumen yang belum tercapai.
"Jangan terlena dengan capaian yang sudah ada. Masih banyak yang harus direalisasikan, seperti KIA dan beberapa layanan lainnya. Edukasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan," pesan Naoemi Octarina.
Simak Video "Nggak Perlu Fotokopi KTP, RI Bakal Ganti dengan KTP Digital"
(hmw/hmw)