.webp)
Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ogah disalahkan sendiri terkait 173 siswa dan guru SMP diduga keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tana Toraja (Tator), Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihaknya malah balik menyalahkan korban yang tetap memakan makanan yang disajikan meski sudah tahu dalam kondisi berbau.
Diketahui, ratusan korban mulai mengeluh mengalami gangguan pencernaan hingga dilarikan ke rumah sakit (RS) secara bertahap pada Kamis (3/9/2026). Siswa dan guru yang diduga mengalami keracunan berasal dari SMPN 1 Makale dan SMPN 2 Makale.
Seiring waktu, siswa dan guru yang diduga keracunan MBG dilaporkan bertambah. Laporan Satgas MBG Tator hingga Jumat (4/9) pukul 20.30 Wita, total 173 siswa dan dilarikan di tiga rumah sakit (RS) dan tiga puskesmas berbeda. Mereka mengeluh mengalami mual, muntah, pusing hingga diare.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di RS Sinar Kasih tercatat ada 50 pasien, namun 42 orang di antaranya telah dipulangkan alias rawat jalan dan 8 lainnya masih rawat inap. Sementara di RSUD Lakipapada ada 79 orang rawat jalan dan 5 rawat inap.
Sementara di RS Fatima terdata ada 31 pasien yang sempat ditangani. Namun 25 orang di antaranya sudah menjalani rawat jalan dan 6 pasien lainnya masih rawat inap.
"Total di RS, rawat inap 19 orang dan rawat jalan 146 orang," ungkap Sekda Tana Toraja Rudhy Andi Lolo kepada detikSulsel, Sabtu (5/9).
Selain itu ada 8 pasien lainnya yang ditangani di tiga puskesmas meski saat ini sudah berstatus rawat jalan. Rinciannya, Puskesmas Rembon 2 orang, Puskesmas Batusura 2 pasien dan Puskesmas Makale 4 orang.
Sebagai informasi, menu MBG yang sempat disajikan adalah ayam dimasak kuning, tempe digoreng tepung, tumis sayur yang berisi labu siam, wortel dan jagung serta buah melon. MBG itu disediakan oleh SPPG Makale Batupapan 1.
Kasus dugaan keracunan MBG itu lantas disikapi DPRD Tana Toraja dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (4/9). Rapat dihadiri unsur Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kendari yang membawahi SPPG di Tator, pengelola SPPG Makale Batupapan 1, pihak yayasan yang menjadi mitra SPPG dan orang tua siswa.
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Tator Kendek Rante tersebut sempat berjalan alot. Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dicecar sejumlah legislator maupun orang tua yang mempertanyakan penyebab siswa dan guru diduga keracunan MBG.
Dalam rapat tersebut, sikap perwakilan Yayasan Magnolia Champaca Virginiana bernama Louice Cristiana menuai sorotan. Yayasan yang menjadi mitra SPPG Makale Batupapan 1 ogah disalahkan sendiri dalam kasus dugaan keracunan dengan dalih sudah menyiapkan MBG sesuai standard operating procedure (SOP).
"Kami tidak bermaksud untuk membela diri sama sekali tapi saya menyampaikan tanggung jawab ini dengan kapasitas kami sebagai mitra bersama-sama dengan 3 orang BGN ya, termasuk dari yayasan kami melakukan SOP penentuan standar bahkan sudah berdiskusi dengan kepala SPPG," kata Louice.
Sejumlah anggota DPRD Tator masih sempat mencecar mitra SPPG untuk memberikan penjelasan secara gamblang penyebab terjadinya dugaan keracunan. Legislator juga meminta penjelasan terkait alur penyiapan dan distribusi MBG kepada siswa.
"Kami mendata semua sekolah, siswa-siswa yang memiliki alergi terhadap makanan-makanan tertentu. Karena di sini ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur mayur buah-buahan. Hal ini untuk meminimalkan risiko yang terjadi," jelas Louice.
Mitra SPPG Ogah Disalahkan Sendiri
Louice kembali berdalih relawan yang bekerja di SPPG sudah bekerja secara profesional dengan disiplin yang ketat. Menu MBG yang disajikan bahkan diperiksa lebih dulu oleh person in charge (PIC) atau penanggung jawab sekolah.
"Saya bahkan ada di grup relawan, grup itu sudah saya bentuk satu tahun yang lalu. Kepada semua relawan, kami dari pihak yayasan memastikan mereka betul-betul disiplin. Itu basic-nya," ucapnya.
"PIC sekolah itu ada yang mana PIC ini harus menerima, jadi dengan tim distribusi kami, menerima, mencium, mencicipi menu-menu yang ada dalam ompreng itu, dipastikan tidak berbau, tidak busuk," paparnya.
Setelah dipastikan tidak busuk, barulah menu MBG dalam ompreng disajikan. Dia lantas mengaku menerima laporan adanya makanan berbusuk yang dibagikan tapi malah tetap disantap oleh siswa.
"Itu yang terjadi, setelah itu baru kita distribusikan ke sekolah. Nah, ada berbagai informasi yang katanya mau makan sudah busuk, kalau sudah tahu bau, kenapa dimakan?" cetus Louice.
Louice lantas berdalih memahami kondisi yang terjadi. Menurut dia, situasi tersebut disebut berada di luar kendalinya.
"Kami sangat memahami kondisi ini, kami ini betul-betul di luar kendali kami makanya kami siap salah, siap memperbaiki, mungkin membenahi ke dalam, walaupun memang kami sudah melakukan SOP," jelasnya.
"Kami orang-orang yang berintegritas, berdisiplin tinggi dalam bekerja di dapur kami. Kembali lagi terkait kondisi ini saya sebagai mitra yayasan memohon maaf yang sebesar-besarnya, betul-betul di luar kendali kami," papar Louice.
Louice berharap kejadian ini tidak dijadikan momentum untuk mencari-cari kesalahan. Louice kembali berupaya meyakinkan agar semua pihak bisa bekerja sama mencari solusi.
"Jangan saling mencari kesalahan, mari bersama-sama mencari solusi," imbuh Louice.
7 Tuntutan DPRD Tator Desak Evaluasi MBG
 Wakil Ketua II DPRD Tana Toraja, Evivana Rombe Datu membacakan hasil RDP terkait kasus dugaan keracunan MBG. (Ricdwan/detikSulsel) |
RDP kemudian menghasilkan tujuh tuntutan agar dilakukan evaluasi terhadap program MBG. Salah satu poin tuntutan dari DPRD Tator adalah meminta penghentian sementara operasional SPPG Makale Batupapan 1 sambil menunggu hasil uji laboratorium dari Makassar.
"(Tuntutan kedua) Meminta pelaksanaan program MBG diganti ke bentuk lain yang dapat langsung diterima oleh penerima manfaat tanpa merugikan pihak mana pun," kata Wakil Ketua DPRD Tator, Evivana Rombe Datu saat membacakan hasil RDP, Jumat (4/9).
Ketiga, mendorong evaluasi total pada rantai pelaksanaan program MBG mulai dari pengolahan hingga makanan dikonsumsi siswa. Keempat, meminta KPPG Kendari yang membawahi wilayah Tator untuk menjalankan tugas sesuai aturan, termasuk menanggung konsekuensi pembiayaan yang timbul.
"(Tuntutan kelima) Seluruh biaya pengobatan atau kebutuhan korban yang tidak terjangkau BPJS Kesehatan wajib ditanggung oleh KPPG, BGN, dan SPPG terkait secara berkelanjutan," tegas Evivana.
Keenam, DPRD mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG di Tana Toraja. Selain itu memberikan perhatian khusus pada keamanan psikologis anak dan guru yang terdampak.
"(Tuntutan ketujuh) Mendorong Dinas Kesehatan dan kepolisian mempercepat pemeriksaan sampel makanan, muntahan, kotoran, dan air di laboratorium. Sekolah juga diminta membentuk Satgas pengawasan keamanan makanan serta pos pelayanan pengaduan cepat," pungkasnya.
Simak Video "Video: Ratusan Siswa-Guru di Tulung Klaten Diduga Keracunan MBG Sop Galantin"
[Gambas:Video 20detik] (sar/hsr)
