.webp)
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba dikabarkan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). Eva mengaku heran namanya disebut-sebut menerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.
"Informasinya begitu (terdaftar PKH). Makanya saya juga heran," ujar Eva Rataba kepada wartawan, Minggu (6/9/2026).
Eva menegaskan tidak pernah mendaftar, apalagi menerima bantuan PKH. Dia mengaku sudah mengonfirmasi hal ini ke instansi terkait ketika namanya dilaporkan terdaftar sebagai penerima PKH.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Waktu saya tahu nama saya tercantum dalam data tersebut, saya sendiri yang datang mempertanyakan datanya dan meminta agar segera dilakukan pengecekan serta perbaikan," ujarnya.
Eva meminta pihak terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap sumber data, riwayat pembaruan, serta status kepesertaan penerima program bantuan pemerintah. Hal ini untuk mengetahui seseorang tercatat sebagai kriteria penerima bantuan sosial dalam kelompok apa.
"Justru saya mempertanyakan, bagaimana mungkin saya bisa tercatat dalam data tersebut. Karena itu saya meminta agar sumber dan riwayat datanya ditelusuri secara terbuka," tegasnya.
Jika ada data yang tidak sesuai dengan kondisi riil, dia kembali mendesak dilakukan perbaikan. Dia menegaskan situasi ini menjadi momentum pemutakhiran data bantuan sosial secara lebih luas, khususnya di Toraja Utara.
"Kalau nama saya yang jelas tidak pernah mendaftar dan tidak pernah menerima PKH bisa tercantum dalam data, maka ini harus menjadi perhatian serius untuk memastikan tidak ada masyarakat kurang mampu yang justru terlewat," tegasnya.
Dia menyatakan mendukung langkah pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kelurahan/lembang serta instansi terkait sesuai kewenangannya.
Dia berharap proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai keadaan masyarakat. Hal ini agar data perlindungan sosial benar-benar menjadi dasar penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
"Saya tidak ingin persoalan ini sekadar menjadi polemik. Saya ingin ini menjadi pintu masuk untuk memperbaiki data. Silakan ditelusuri secara transparan bagaimana nama saya bisa masuk, kapan masuk, dan berdasarkan data apa," pungkas Eva.
