IAS Jangan Senang Dulu

Kans Ilham Arief Sirajuddin (IAS) terpilih sebagai ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) masih belum aman meski sudah didukung mayoritas DPD II menjelang Musyawarah Daerah (Musda). Diskresi Ketua Umum Bahlil Lahadalia tak menjamin kemenangan di hari pemilihan nanti.

Musda DPD I Golkar Sulsel sudah dijadwalkan digelar di Hotel Claro, Makassar pada 18 Juli mendatang. IAS memastikan diri maju menantang Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin setelah menerima diskresi.

IAS sendiri telah mengklaim mendapat dukungan mayoritas DPD II setelah menggelar pertemuan di kediamannya, Jalan Batu Putih, Makassar, Minggu (28/6) siang. Ia bahkan sesumbar berharap dapat memenangkan pertarungan secara aklamasi.

Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sukri Tamma pun menilai surat diskresi yang diberikan kepada IAS tidak otomatis menjamin kemenangan. Diskresi disebut hanya memberikan ruang bagi IAS untuk memenuhi syarat mengikuti kontestasi.

"Jika kita melihat adanya diskresi yang diberikan oleh DPP, dalam hal ini oleh Ketua Umum, kepada Pak IAS, saya kira hal itu (diskresi) dimungkinkan dalam kerangka kebijakan Golkar. Bagi Golkar, khususnya untuk DPD I Sulawesi Selatan, ini bukan pertama kalinya terjadi," ujar Sukri kepada detikSulsel, Senin (6/7).

Sukri mengatakan pemberian diskresi merupakan mekanisme yang lumrah di internal Partai Golkar. Dia menilai kebijakan tersebut bukan kali pertama diterapkan di Musda Golkar Sulsel.

Menurut Sukri, pengalaman Musda sebelumnya menunjukkan diskresi bukan jaminan seseorang akan terpilih menjadi ketua. Dia menilai keputusan akhir tetap ditentukan melalui mekanisme Musda.

"Beberapa waktu yang lalu, Pak Supriansah juga mendapatkan diskresi ketika akan maju, meskipun kemudian yang akhirnya terpilih menjadi ketua adalah Pak Taufan Pawe. Jadi, saya kira diskresi adalah bagian dari kebijakan yang dimungkinkan dan tidak melanggar aturan di dalam tubuh Golkar," kata Sukri.

Sehingga, dia menilai diskresi ini bukan menjadi jaminan bagi Pak IAS bahwa ia pasti akan terpilih. Dia menyebut 'surat saksi' itu sekadar administrasi agar IAS bisa ikut berkompetisi jadi calon ketua Golkar Sulsel.

"Langkah ini bisa dibaca sebagai kebijaksanaan dari Ketua Umum untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang dianggap mumpuni untuk ikut bertarung. Masalah siapa pemenangnya nanti, jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, itu adalah urusan yang berbeda," katanya.

Sukri juga menyoroti dinamika politik yang berkembang setelah keluarnya diskresi, termasuk isu adanya pergeseran dukungan dari kubu Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin kepada IAS. Menurutnya, perpindahan dukungan merupakan hal yang lazim dalam proses politik internal partai.

"Saya kira itu adalah bagian dari dinamika internal Golkar. Kita akan melihat apakah pergeseran ini betul-betul akan bertahan di sana, atau justru akan dinamis saat proses Musda berlangsung nanti," ucapnya.

Di sisi lain, Sukri menilai DPP Golkar tidak boleh berlarut-larut menunda pelaksanaan Musda Sulsel. Menurutnya, kepastian kepemimpinan dibutuhkan agar Golkar bisa segera fokus menghadapi agenda politik menuju Pemilu 2029.

"Golkar tidak ingin membuang waktu terlalu lama untuk mengurus aspek internal, karena waktu terus berjalan mendekati tahun 2029 dan 2030," ujarnya.

Sukri menegaskan tujuan Musda bukan sekadar memilih ketua baru. Dia menilai DPP akan mempertimbangkan figur yang mampu mengembalikan kejayaan Golkar di Sulawesi Selatan.

"Jangan lupa, tujuannya bukan hanya sekadar mempunyai ketua, melainkan membawa Golkar agar bisa bersaing ke depan dengan kondisi dan konteks yang ada di Sulsel. Siapa pun yang terpilih nanti harus bisa membawa Golkar kembali berjaya," pungkasnya.