Pakar Nilai Penundaan Berlarut Musda Golkar Sulsel Picu Perpecahan Internal

Pakar Politik Unhas Ali Armunanto menilai lambannya pelaksanaan Musda Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) akan berdampak pada kesolidan kader. Penundaan yang berlarut dinilai menciptakan perpecahan internal di Golkar Sulsel.

"Ya, saya kira penundaan ini akan menyebabkan menguatnya faksionalisme, yang pertama. Karena semakin lama ditunda ini kan kekuatan-kekuatan politik faksional yang ada di dalam itu yang mau bertarung," kata Ali kepada detikSulsel, Rabu (13/5/2026).

Wacana Musda yang digulirkan sejak tahun lalu itu membuat kader terpecah dalam arah dukungan. Faksi masing-masing kubu bakal kandidat calon ketua Golkar Sulsel makin meruncing.

"Karena terlalu lama ini orang berkelompok, berbagi emosi dan segala macam. Akhirnya terbentuk identitas kelompok yang kuat justru malah ini menyulitkan untuk konsolidasi. Bisa jadi malah karena terlalu lama ini, terlalu menguat ini wacana kelompok," katanya.

Ketika kubu-kubuan makin menguat, kata Ali, berpotensi menciptakan dualisme setelah pemilihan. Bahkan, Golkar Sulsel pernah melewati pengalaman pahit ini ketika Ilham Arief Sirajuddin (IAS) sempat hengkang ke Demokrat usai kalah oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Bisa jadi malah terjadi kepengurusan ganda seperti di partai-partai lain. Atau penolakan untuk menerima hasil. Atau malah lebih parah seperti kasusnya waktu pertarungan Pak Ilham dengan Pak Syahrul (SYL)," jelasnya.

"Akhirnya Pak Ilham bawa semua gerbongnya ke Demokrat. Karena membeku ini faksinya," sambung Ali.

Dampak kedua Musda terus mulur, lanjut Ali, gesekan faksi di akar rumput juga menguat. DPD II akan memberi penilaian buruk pada hasil Musda jika dipaksakan untuk memilih kandidat tertentu.

"Karena terlalu lama ditunda, masing-masing faksi kemudian merasa curiga. Ini ada agenda DPP? Apa yang mau dipaksakan dan sebagainya. Sehingga ini kemudian membuat lahir resistensi dari bawah," katanya.

Kader di bawah yang kecewa dengan hasil Musda nantinya bahkan berpotensi keluar partai. Jika tak hengkang, mereka tidak patuh lagi dengan DPD I dan DPP.

"Bahayanya resistensi dari bawah, mungkin mereka tidak keluar partai, tapi mereka tidak patuh lagi. Mereka sengaja misalnya tidak melaksanakan perintah-perintah DPP dan segala macam yang mengakibatkan kemudian secara sengaja menyabotase partai dari dalam," katanya.

Ketiga, lanjut Ali, penundaan Musda yang berlarut menimbulkan stigma negatif dari eksternal Golkar. Publik akan prihatin dengan situasi Golkar Sulsel yang tak kunjung menyatu.

"Ini kan dari tahun lalu, bahkan setelah Pak Muhidin ditunjuk sebagai Plt itu Desember 2025. Kader mungkin pikir Plt ini paling satu bulan mempersiapkan agenda ini," katanya.

Muhidin dinilai belum mampu menyiapkan Musda hingga hampir 6 bulan menjabat sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel. Sehingga Muhidin dinilai tak mampu menjembatani aspirasi DPD II ke DPP.

"Seharusnya Pak Muhidin juga jadi jembatan antara DPD II, pengurus DPD I dan DPP gitu ya, mempertemukan kepentingannya, mempertemukan agendanya, dan dengan cepat bisa memfasilitasi terjadinya Musda," urai Ali.

Melihat kondisi saat ini, kata Ali, Muhidin seolah tak punya kekuatan menyatukan kader. Buktinya, salah satu kandidat yakni Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin yang telah mendapat dukungan mayoritas seolah diabaikan.

"Tapi ini kan seakan-akan Pak Muhidin juga tidak punya kewenangan apa-apa sebagai Plt, ini sepertinya membuat kader prihatin gitu," katanya.