Wamendagri Minta Pemda Kreatif Dongkrak PAD di Tengah Pemangkasan TKD

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta pemerintah daerah (Pemda) agar lebih kreatif dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Bima menegaskan, Pemda perlu memastikan standar pelayanan minimal (SPM) tetap terpenuhi meski terjadi penyesuaian anggaran.

Hal itu ditegaskan Bima Arya usai berdiskusi dengan para kepala daerah di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/10/2025). Bima juga mengungkap Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana TKD sekitar Rp 43 triliun yang akan disalurkan lagi hingga akhir tahun ini.

"Kemendagri ingin memastikan standar pelayanan minimal itu terpenuhi. Makanya ada penambahan angka Rp 43 triliun itu yah, tapi tentu kami masih ingin mendengar dari teman-teman di daerah apakah angka tersebut memadai atau tidak dan hal apa yang kemudian daerah melihat ada harapan untuk bisa diselesaikan," ucap Bima kepada wartawan.

Bima menjelaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengeluh atas pengurangan TKD, tetapi juga harus menyisir kembali pos-pos belanja yang masih bisa dihemat. Tak hanya itu, dia mendorong agar Pemda menggenjot serapan anggaran yang dinilai masih rendah dibanding capaian tahun lalu.

"Yang penting sekarang kita fokus dulu untuk memaksimalkan belanja, government spending. Ini angkanya masih lebih rendah dibanding tahun lalu. Jadi supaya perputaran uangnya lebih kuat lagi kita dorong government spending," jelasnya.

Ia menambahkan, komunikasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan akan diperkuat untuk menyinkronkan data kebutuhan daerah. Menurutnya, hal itu penting agar kebijakan pusat bisa berdampak pada layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

"Tetapi tentu harus ada sinkronisasi data (kebutuhan daerah), artinya ke depan komunikasi antara daerah, asosiasi bupati, gubernur dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan ini akan lebih intens lagi. Kita ingin pastikan standar pelayanan minimal tidak terdampak, apalagi inovasi dan infrastruktur (agar) tidak terdampak," jelasnya.

Bima juga meminta kepala daerah langsung turun tangan menelusuri program pusat yang relevan dengan potensi lokal sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, kerja sama lintas sektor penting untuk membuka peluang ekonomi baru di daerah.

"Inilah perlunya menyisir program pusat yang bisa diakses apa saja. Tergantung kondisi daerah, ada kampung nelayan misalnya, ada ekonomi kreatif, pariwisata. Nah Kemendagri berusaha menjembatani itu. Potensi daerahnya apa dan dicocokkan dengan program-program prioritas pusat," paparnya.

Ia mendorong kepala daerah agar berinovasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menggali potensi di luar sektor pajak. Menurutnya, inovasi harus dilakukan secara kolaboratif agar hasilnya maksimal.

"Kita dorong untuk berinovasi. Inovasi tidak bisa sendiri, harus didukung oleh kampus, sektor swasta, bisa juga bermitra dengan lembaga yang bisa memberi modal. Kerja sama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)," urainya.

Sementara itu, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif mengaku telah mewakili sejumlah kepala daerah menyampaikan aspirasi atas dampak pengurangan TKD kepada Wamendagri. Dia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan relaksasi sebelum penetapan APBD 2026.

"Ya tadi menyampaikan aspirasi teman-teman semua kepala daerah di seluruh Sulawesi Selatan soal pengurangan transfer keuangan daerah itu dan Pak Wamendagri sudah mencatat dan semoga pengurangan ini, ya masih ada relaksasi dan masih ada penyesuaian sebelum penetapan APBD 2026," katanya.