APBD Perubahan Soppeng 2025 Fokus Layanan Kesehatan-Pembangunan Infrastruktur

APBD Perubahan Soppeng 2025 Fokus Layanan Kesehatan-Pembangunan Infrastruktur

Agung Pramono - detikSulsel
Senin, 22 Sep 2025 14:00 WIB
Bupati Soppeng Suwardi Haseng.
Foto: Bupati Soppeng Suwardi Haseng. (Agung Pramono/detikSulsel)
Soppeng -

Pemkab dan DPRD Kabupaten Soppeng telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait APBD Perubahan 2025. Bupati Soppeng Suwardi menegaskan anggaran perubahan akan fokus pada empat program strategis mulai sektor infrastruktur hingga kesehatan.

"Perubahan APBD 2025 adalah bagian upaya kita untuk memastikan anggaran yang tersedia untuk prioritas pembangunan yang lebih terarah. Kita punya empat program prioritas ke depan," ujar Suwardi kepada detikSulsel, Senin (22/9/2025).

APBD Perubahan 2025 sebelumnya ditetapkan dalam rapat paripurna di DPRD Soppeng, Jumat (19/9). Penandatanganan dilakukan Bupati Soppeng Suwardi Haseng bersama Ketua DPRD Soppeng Andi Muh Farid beserta Wakil Ketua DPRD.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu fokus Pemkab Soppeng ke depan adalah peningkatan layanan di bidang kesehatan. Hal ini terkait penyediaan sarana dan prasarana perawatan pasien di RSUD serta upaya pemenuhan pelayanan obat di puskesmas.

Selain itu mendorong penanganan sarana dan prasarana pasca bencana untuk kelancaran akses perhubungan jalan dan jembatan di Desa Lompulle dan longsor Bulu Batu serta Jembatan gantung di Desa Kebo.

ADVERTISEMENT

Pemkab Soppeng juga akan mendorong anggaran untuk penanganan sarana dan prasarana cipta karya untuk sarana lingkungan melalui penataan jaringan drainase lingkungan pemukiman dan pusat-pusat ekonomi kerakyatan, serta penanganan persampahan.

Suwardi juga memastikan akan memberikan dukungan terhadap program sekolah rakyat, koperasi merah putih dan makan bergizi gratis. Suwardi meminta sejumlah pimpinan OPD Pemkab Soppeng berkolaborasi mempercepat realisasi program hingga akhir tahun.

"Program itu menjadi prioritas kami di Soppeng. Dengan demikian setelah ranperda ditetapkan menjadi perda agar seluruh OPD melakukan percepatan anggaran secara konkret," sebut Suwardi.

Dia menambahkan, penyusunan nota keuangan dan perubahan telah melalui mekanisme yang demokratis. Dia memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD terhadap pembahasan selama ini.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap ranperda perubahan ini. Yang tak kalah pentingnya dukungan dan kerjasama seluruh pihak terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran," jelasnya.




(sar/asm)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads