.webp)
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam memastikan akan mengawal 82 hektare lahan milik warga yang berdampak kebocoran pipa minyak PT Vale Indonesia Tbk. Kebocoran pipa minyak tersebut berdampak pada sawah, empang, kebun, hingga peternakan milik warga.
"Insyaallah, selaku pemerintah kami akan kawal permasalahan ini hingga tuntas, dan saya pastikan semua berjalan secara fair dan transparan," ucap Irwan dalam keterangannya yang dikutip Minggu (7/9/2025).
Selain itu, Irwan telah melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama PT Vale di Aula Kantor Camat Towuti, Jumat (5/9). Saat itu, Irwan dan juga beberapa pejabat lainnya fokus membahas solusi alternatif terkait dampak kebocoran pipa yang masih terus berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam rakor ini, sesi dibagi menjadi dua. Sesi pertama membahas solusi terbaik dari titik satu kebocoran pipa sampai ke titik tiga. Sedangkan sesi kedua fokus pada penanganan taktis bagi lima desa terdampak di Kecamatan Towuti dengan total luas mencapai 82 hektare," jelasnya.
Saat ini pihak Pemda Luwu Timur masih menunggu hasil cek dari tim ahli mengenai dampak kebocoran pipa minyak tersebut. Menurutnya, tindakan perbaikan akan dilakukan setelah pengkajian ahli selesai.
"Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum dapat mengambil keputusan akhir sebelum tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Hasanuddin (Unhas), serta pihak pemerintah daerah menyelesaikan pengkajian dan pelaporan," bebernya.
Sementara itu, Direktur External Relation & Corporate Affairs PT Vale Indonesia, Endra Kusuma menjelaskan dampak kebocoran pipa tersebut menyebabkan kerusakan di empat aspek. Di antaranya, wilayah persawahan, perkebunan, empang, dan juga hewan ternak.
"Dampak tersebut juga dibagi dalam tiga kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Sebagai bentuk komitmen kami, PT Vale akan melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang terdampak, terutama saluran irigasi, agar aliran sungai kembali berfungsi seperti sediakala," tegas Endra.
Sebelumnya diberitakan, Legislator DPR RI dari Fraksi Gerindra, Unru Baso mendesak PT Vale Indonesia Tbk membayar ganti rugi terhadap korban terdampak kebocoran pipa distribusi BBM tersebut. Unru Baso juga meminta perusahaan tersebut melakukan evaluasi standar keamanan fasilitasnya.
"PT Vale harus melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)," kata Unru Baso dalam keterangannya, Rabu (3/9).
Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III ini juga mendesak MIND ID untuk mengevaluasi PT Vale terkait kebocoran pipa distribusi BBM. Dia menegaskan perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
(asm/ata)
