.webp)
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap alasan memilih gedung milik Pemprov Sulsel di kompleks perkantoran Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai kantor sementara. Pihaknya menilai gedung di kawasan itu memiliki ruangan representatif siap pakai untuk mendukung agenda rapat paripurna.
"Di dinas PU itu paling representatif untuk itu. Makanya kita pinjam untuk sementara. Mungkin tiga bulan pertama, kalau kantor kami belum selesai direnovasi mungkin kami tambah tiga bulan lagi," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo kepada detikSulsel, Sabtu (6/9/2025).
Fauzi menuturkan, pihaknya sempat meninjau gedung di Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel. Namun kedua lokasi tidak memiliki ruangan sebanyak di kompleks perkantoran PU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin kami sudah meninjau Disperindag kemudian Dishub dan PU, dan yang memang bisa kami tempati PU karena sudah lengkap dengan ruangan untuk rapatnya, ada aula yang bisa kita pakai untuk paripurna," tuturnya.
Dia menegaskan, legislator mau tidak mau membutuhkan kantor untuk menunjang aktivitas kedewanan setelah gedung DPRD Sulsel dibakar massa. Pihaknya membutuhkan banyak ruangan untuk setiap rapat yang berbeda.
"Kita hampir rapatnya itu setiap hari masalahnya. Kendala di situ karena tidak ada siap ruangan yang representatif. Apalagi di Dishub dan Disperindag butuh waktu dan biaya lagi untuk pembenahan," jelas Fauzi.
Fauzi menambahkan, DPRD Sulsel memilih menggunakan aset milik Pemprov Sulsel sebagai kantor sementara demi efisiensi. Pihaknya tidak ingin buang-buang anggaran untuk kantor sementara sembari menunggu rehabilitasi gedung yang terbakar.
"Persoalannya sekarang ini anggarannya bukan tidak ada, tetapi fiskalnya kita kecil. Jadi kita tidak mau buang-buang anggaran untuk di ini (kantor sementara), kami khawatir juga kami menuai sorotan kalau kita harus masuk di hotel, menyulut lagi ininya masyarakat," paparnya.
DPRD Sulsel berharap kantor sementara bisa segera digunakan apalagi pihaknya mengagendakan rapat paripurna terkait APBD Perubahan 2025 dalam waktu dekat. Fauzi berkomitmen pihaknya tetap akan bekerja maksimal.
"Makanya kemarin kita gerak cepat untuk cari tempat karena dengan kejadian ini tidak bisa menghambat kami punya pekerjaan. Karena kapan kita terhambat kasihan juga program pemerintah provinsi tidak bisa jalan," tegas Fauzi.
Di sisi lain, DPRD Sulsel juga telah berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPK ihwal dokumen dan berkas penting yang ikut terbakar saat demo ricuh. Termasuk kerusakan dan hilangnya komputer yang menyimpan data penting.
"Kalau berkas kita hampir semua habis, kemudian yang disimpan di dalam komputer sebagai backup data juga terbakar dan sebagian dijarah, sehingga agak susah kami," terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif menyebut, kompleks PU dipilih jadi kantor sementara karena sangat representatif dan langsung bisa ditempati bekerja. Lokasinya tidak butuh banyak pembenahan saat agenda paripurna akan digelar pekan depan.
"Iya, ada agenda paripurna. Paripurna terkait hasil reses. Insyaallah Senin (8/9)," ujar Sufriadi.
Sebelumnya diberitakan, kompleks PU yang berlokasi di Jalan AP Pettarani Makassar merupakan kawasan perkantoran Pemprov Sulsel yang ditempati tiga OPD. Ketiga OPD itu, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK); Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan); dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel.
"Iya, untuk sementara kita di kompleks PU, di sana ada tiga dinas. Kita minta untuk pinjam sementara (beberapa ruangan) dulu, cuman satu gedung. Tapi ada juga gedung dua OPD yang garapki, ada Cipta Karya dan Perkimtan. Jadi kita juga tetap menyurat ke OPD itu," kata Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir kepada wartawan.
(sar/hsr)
