.webp)
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) memilih akan berkantor sementara di kompleks perkantoran dinas pekerjaan umum (PU) Pemprov Sulsel usai gedung legislatif dibakar massa saat aksi demonstrasi. Sekretariat DPRD Sulsel pun mempersiapkan pemindahan barang atau inventaris legislator secara bertahap.
Kompleks perkantoran PU itu terletak di Jalan AP Pettarani Makassar. Kawasan itu ditempati tiga OPD Pemprov Sulsel, yakni: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMKB); Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan); serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR).
"Iya, untuk sementara kita di Komplek PU, di sana ada tiga dinas. Kita minta untuk pinjam sementara (beberapa ruangan) dulu, cuman satu gedung. Tapi ada juga gedung dua OPD yang garapki, ada Cipta Karya dan Perkimtan. Jadi kita juga tetap menyurat ke OPD itu," kata Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir kepada detikSulsel, Sabtu (6/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jabir menuturkan, pemilihan lokasi ini sudah dibicarakan dengan pimpinan DPRD Sulsel. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel khususnya OPD terkait rencana pemindahan tersebut.
"Sudah fix untuk pinjam sementara. Diserahkan saja ke pimpinan, kalau mereka (pimpinan) sama gubernur sudah dianggap sudah bagus. Sudah representatif mungkin di situ dalam waktu dekat. Inikan segera juga akan dibangun kantornya (DPRD Sulsel)," tambahnya.
Jabir belum memastikan kapan legislator mulai aktif berkantor sementara di kawasan perkantoran PU. Pihaknya akan fokus memindahkan barang ke lokasi terlebih dulu.
"Karena untuk sementara kita bertahap karena barang harus disusun dulu, barang dinas juga di sana digeser dulu. Untuk berkas di setwan habis semua (terdampak kebakaran). Nanti dikoordinasikan dengan inspektorat dan atau BPK bagaimana ke depannya," paparnya.
Namun Jabir menargetkan agenda sidang paripurna nantinya sudah bisa digelar di ruangan salah satu gedung kompleks PU. Pihaknya juga akan menyelesaikan proses administrasi terkait penggunaan aset Pemprov Sulsel di lokasi.
"Inikan administratif, utamanya sekretariat untuk pelayanan administrasinya, itu pasti kita sudah (aktif) tapi kan ada juga yang meskipun bisa WFH. Jadi diaturlah. Di sana ji direncanakan (rapat paripurna)," tambah Jabir.
Terkait rencana rehabilitasi gedung DPRD Sulsel pascakebakaran, Jabir menyerahkan sepenuhnya ke dinas terkait Pemprov Sulsel. Namun dia mengaku tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) sudah meninjau lokasi terdampak kebakaran.
"Kalau soal usulan (anggaran rehabilitasi) itu saya kurang tahu. Kami kan hanya seperti pegawai, kita hanya disampaikan Kemenpu mau lihat kantor DPRD yang terbakar. Kita hanya fasilitasi kalau teknis tidak jauh ke situ," terangnya.
"Kementerian juga sudah melihat dan menilai kantor DPRD yang rusak. Timnya datang melihat kondisi karena dia lebih tahu teknisnya, kita cuma fasilitasi. Kalau ditanya ruangan ini, ya kita jawab ini dan sebagainya," jelas Jabir.
(sar/sar)
