Viral di media sosial Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah diminta turun dari mimbar oleh massa aksi di depan gedung DPRD Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Massa protes lantaran legislator PKS itu membaca teks saat menyampaikan pernyataan.
Momen itu terjadi saat aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPRD Bulukumba, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (1/9). Kabid PTKP HMI Cabang Bulukumba Alam Nur yang jadi jenderal lapangan aksi menilai tidak etis seorang ketua DPRD membaca teks dalam merespons isu nasional.
"Kan, tuntutan kami Ketua DPRD Bulukumba harusnya menemui kami. Terus Ketua DPRD keluar dan naik ke atas mimbar. Nah, pada saat menyampaikan pernyataan, dia melihat teks. Kan, tidak etis sekelas ketua DPRD masih melihat teks. Ini persoalan isu nasional," ujar Alam kepada detikSulsel, Selasa (2/9/2025).
Alam mengatakan dirinya langsung mengambil alih mikrofon saat itu. Dia mempertanyakan kapasitas Umy yang dianggap tidak siap memberikan pernyataan langsung.
"Iya, saya langsung ambil alih itu mik. Saya langsung ambil itu mik mempertanyakan persoalan kualitasnya Ketua DPRD. Karena di tangan Ketua DPRD seluruh kebijakan keluar," katanya.
Menurut Alam, Umy tidak memberikan perlawanan saat mikrofon diambil. Dia hanya diam di lokasi.
"Diam saja," ucapnya.
Setelah itu, Alam menuturkan Umy tetap melanjutkan penyampaiannya meski tidak lagi membaca teks. Teks yang sempat dibaca itu sudah diambil oleh Alam.
"Dia tetap masih lanjutkan. Hanya saja, dia sudah tidak melihat teks lagi. Sudah kuambil (teksnya). Pertama, dia melihat teks lewat kertas. Saya ambil. Kedua, dia melihat teks di HP. Jadi, saya langsung ambil alih itu mik," bebernya.
Alam mengaku langsung meminta Umy turun setelah selesai membaca teks. Massa menolak pernyataan yang telah dibacakan.
"Selesai baca teksnya, saya suruh turun. (Kami) menolak untuk menerima pernyataan dari Ketua DPRD," lanjutnya.
Aksi kemudian berlanjut dengan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta Ketua DPRD mengirimkan pernyataan penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI melalui email.
"Kesepakatan dari kawan-kawan itu dari koalisi dengan Ketua DPRD bersama fraksi-fraksi, bahwa Ketua DPRD berjanji pukul 13.00 Wita Selasa (2/9) dikirim lewat email pernyataan penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Ketika tidak ada bukti, maka aksi susulan semakin masif," ungkapnya.
(ata/hsr)