.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) menganggarkan Rp 8,2 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa di Sulawesi Selatan (Sulsel). Anggaran tersebut nantinya dibagi ke 828 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Sulsel.
"Sulawesi Selatan itu baru 76 (SPPG), yang seharusnya 828. Jadi masih kurang lebih 8 persen. Saya minta, karena BGN ini adalah operator dalam pelaksanaan makan bergizi, tidak mungkin berdiri sendiri. Pemda pasti bantu, karena di bawah Pemda itu ada dinas-dinas," ujar Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (purn) Suardi Samiran kepada wartawan usai menghadiri pelatihan petugas penjamah makanan di Hotel Novotel, Makassar, Sabtu (19/7/2025).
Suardi mengatakan manfaat program makan bergizi gratis tidak hanya dirasakan oleh siswa. Dia pun menekankan pentingnya menjaga pasokan bahan baku yang akan diolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan hanya makan bergizi diserahkan manfaatnya, tapi yang paling penting adalah menjaga rantai pasok bahan baku makanan. Itu yang paling penting. Sekarang masih oke, masih surplus di mana-mana. Masih banyak sayur dari Tompobulu, dari Malakaji, dari Malino," katanya.
Dia mengungkapkan setiap SPPG nantinya akan memasak beras sekitar 300 kilogram per hari. Sehingga diperkirakan ada 24 ton per hari untuk 828 dapur.
"Nanti ketika 828 berdiri bersama bayangkan, satu hari beras 300 kilogram. Kurang lebih 24 ton per hari. Tahun ini harus terbentuk 828 itu (dapur). Yang paling pasti bahwa setiap kabupaten/kota itu dibangun oleh negara," bebernya.
Suardi menambahkan, anggaran untuk 828 dapur tersebut senilai Rp 8,2 triliun. Rinciannya tiap dapur akan mengelola anggaran Rp 45 juta per hari atau Rp 1 miliar per bulan.
"Kurang lebih satu tahun untuk 828 unit, sekitar Rp 8,2 triliun. Bayangkan, setiap hari itu Rp 45 juta. Satu bulan, satu miliar satu dapur," jelasnya.
Di sisi lain, pihaknya juga mengajak pengusaha untuk berpartisipasi membangun dapur mandiri bekerja sama dengan BGN. Nantinya BGN akan melakukan verifikasi kelayakan sebelum beroperasi.
"Masuk ke portal, kemudian menentukan titiknya di mana, koordinatnya di mana, lalu luasannya berapa. Baru ada persetujuan dari BGN untuk mulai membangun sampai mengisi. Setelah itu terpenuhi, diverifikasi secara faktual. Tim datang, oke. Baru diturunkan berita acara verfal (verifikasi faktual) dan kemudian dibuat PKS. Turun virtual account untuk pelaksanaan operasional," jelasnya.
Pelatihan petugas penjamah makanan SPPG ini diikuti oleh 550 peserta. Selain dilatih untuk penyiapan makanan steril, mereka juga akan mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Itu tadi, sudah. Sudah berbicara dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sudah MoU, sudah PKS (perjanjian kerja sama). Jadi kita mengharapkan mereka semangat bekerja. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau minta kecelakaan? Rejeki tidak bisa dikejar, malang tidak bisa ditolak. Nah, untuk mengantisipasi itu, bekerjasamalah dengan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
(hsr/sar)
