.webp)
Warga Kelurahan Tammasarangge, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) menutup akses jalan masuk ke tambang yang berada di Gunung Ta'e Paleteang. Warga menolak aktivitas tambang karena selama puluhan tahun truk operasionalnya merusak jalan hingga limbahnya merusak sawah dan kebun warga.
"Warga menutup akses jalan masuk dan keluar ke tambang galian C di wilayah Gunung Ta'e. Penutupannya sampai hari ini masih kami tutup akses jalannya," kata warga inisial RO kepada detikSulsel, Selasa (18/3/2025).
RO menjelaskan warga sudah melakukan penutupan akses jalan di Jalan Lompobattang, Kelurahan Temmasarane, Kecamatan Paleteang sejak Senin (10/3) hingga hari ini. Warga, kata dia, sudah terlanjur kesal dengan aktivitas tambang dan dampaknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan meliputi dampak sosiologis dan ekologis berupa kerusakan jalan, jalan berdebu, berlubang-lubang, becek ketika digenang air hujan dan juga merusak hasil panen pertanian dan perkebunan dikarenakan limbah tambang," jelasnya.
Warga juga disebut sudah cukup sabar selama 20 tahun terakhir. Kejengkelan warga bermula saat pemilik tambang sempat mempolisikan warga yang menutup jalan.
"Selama beroperasi selama 20 tahun warga tidak pernah sampai memperhatikan. Pemicunya saat penutupan kedua itu ada kriminalisasi, dituduh tanpa dasar sebagai pelaku yang menutup tambang dan menyebar batu di jalan. Ini yang membuat warga tidak percaya ke pelaku tambang," bebernya.
Selain itu, warga telah menempuh berbagai cara agar aktivitas tambang dapat segera ditutup. Termasuk dengan meminta mediasi dengan pemilik tambang, namun tidak membuahkan hasil.
"Kami warga sudah menempuh upaya dengan meminta pemerintah setempat seperti lurah dan camat untuk mediasi agar ini bisa baik, tetapi tidak mendapatkan perhatian," terangnya.
Ia memastikan warga akan terus menutup akses jalan masuk ke tambang hingga keinginan warga agar tambang tersebut ditutup bisa terpenuhi. Dia mengklaim tambang tersebut dapat dianggap ilegal.
"Kami selaku masyarakat Kampung Ta'e agar pemerintah menutup tambang karena kami menyebutnya ilegal. Kami cek ke situs ESDM pusat dan pusat tidak mengetahui profil perusahaan penambang atau tidak terdata," jelasnya.
(asm/sar)
