.webp)
Istana Kepresidenan merespons demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nabire, Provinsi Papua Tengah dan Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Aksi unjuk rasa tersebut diharapkan tidak boleh sampai menghalangi hak penerima manfaat atau pelajar lain yang memang membutuhkan program tersebut.
Dilansir dari detikNews, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mulanya tidak mempermasalahkan siswa yang menyampaikan aspirasinya. Dia menekankan agar demo itu tidak sampai berujung kekerasan.
"Kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasan juga mengingatkan agar demo tidak dalam menuntut untuk membatalkan makan bergizi gratis. Dia tidak ingin aspirasi segelintir massa tersebut justru merugikan banyak orang.
"Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami nggak usah dikasih', nggak apa-apa," Hasan.
Dia kembali menegaskan bahwa program MBG dibutuhkan masyarakat. Hasan mengatakan masih ada warga atau pelajar lain yang membutuhkan.
"Tapi jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," paparnya.
Sebelumnya diberitakan, siswa SMP dan SMP di Nabire menggelar demo menolak MBG pada Senin (17/2). Mereka berunjuk rasa imbas isu sejumlah pelajar di Pulau Jawa keracunan dari menu MBG.
"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis, melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orang tua mereka sudah menyiapkannya," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan.
Sejumlah siswa SMA di Jayawijaya juga menggelar demo menolak MBG. Massa menuntut agar pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis.
"Mereka menuntut pendidikan gratis dan menolak program MBG dari pemerintah pusat. Dan kasus demo ini sama dengan yang terjadi di beberapa kota di Papua," kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba dalam keterangannya, Senin (17/2).
(sar/asm)
