.webp)
Siswa SMP dan SMA di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, yang menggelar demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG) digiring ke Mapolres Nabire. Para siswa itu menolak MBG imbas kabar pelajar keracunan makanan dari menu MBG.
"Pelajar yang menggelar aksi demo ini karena ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Namun Samuel menegaskan isu siswa yang keracunan akibat program tersebut belum tentu benar. Samuel mengklaim belum ada bukti terkait kabar tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sampaikan bahwa kalau memang ada data soal di mana, kapan pelajar keracunan dari program MBG bisa langsung diberikan ke dinas pendidikan," ujarnya.
Siswa yang menggelar demo menolak makan bergizi gratis justru menuntut sekolah gratis. Mereka menilai program MBG belum menjadi program prioritas di Nabire.
"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis, melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orangtua mereka sudah menyiapkannya. Namun yang menjadi persoalan mendasar masyarakat khususnya di Nabire adalah kebutuhan akan sekolah gratis," jelas Samuel.
Diketahui, sejumlah pelajar SMP dan SMA tersebut sempat turun di beberapa titik di Kota Nabire pada Senin (17/2). Para siswa tersebut kemudian digiring ke Mapolres Nabire untuk diberikan pemahaman.
"Jadi tidak harus dengan melakukan aksi demo seperti ini. Tugas mereka adalah belajar bukan dengan aksi demo tolak program pemerintah," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Pj Gubernur Papua Tengah Anwar Damanik mengatakan program MBG belum berjalan. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Ada beberapa provinsi yang sudah menerapkan program tersebut, namun untuk kita di Papua Tengah belum dilakukan. Kami masih melakukan koordinasi dengan BGN di pusat," ujar kepada wartawan, Senin (13/1).
Pemprov Papua Tengah saat ini masih mendiskusikan ketersediaan bahan baku makan bergizi tersebut. Menurutnya, hal tersebut tengah dikoordinasikan dengan Forkopimda di delapan kabupaten.
"Tentunya, makanan yang nanti disajikan ada di dalamnya adalah makanan lokal yang ada di Papua Tengah," ujarnya.
(sar/asm)
