.webp)
Sejumlah warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggalang donasi untuk renovasi 3 sekolah dasar (SD) di wilayah kepulauan. Aksi penggalangan dana itu setelah Pemkab Pangkep tidak kunjung melakukan perbaikan terhadap sekolah yang kondisinya rusak.
"Aksi ini simbolis sekaligus kritikan terhadap pemerintah karena kondisi fisik bangunan itu tidak layak," kata salah seorang warga yang menggalang donasi, Askar kepada wartawan, Senin (30/12/2024).
Aksi pengumpulan koin ini digelar di jalan poros Pangkep-Maros, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Senin (30/12). Penggalangan dana dikemas lewat Aksi Sejuta Koin untuk 3 sekolah yang berada di Kecamatan Liukang Tangaya, yakni SDN 17 Pelokang, SDN 11 Langkoitang, SDN 21 Kapoposang Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begitu kondisinya sejak 2020, tidak pernah diperhatikan," ucapnya.
 Foto: Penggalangan donasi untuk renovasi SD yang rusak di Pangkep. (dok. Istimewa) |
Askar menjelaskan kondisi bangunan ketiga SD Negeri tersebut tidak layak karena sebagian atapnya mulai terbuka serta dinding yang mengelupas hingga batu merah terlihat. Hal itu membuat siswa ketakutan berada di kelas setiap angin kencang.
"Kalau angin kencang mereka libur karena takut kejatuhan balok dari atas karena sudah rapuh, sengnya terbuka," ujar Askar.
Askar menambahkan akan membuka donasi ini sampai beberapa hari ke depan. Hasil dari donasi tersebut akan diserahkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Pangkep.
"Koin atau uang yang terkumpul ini akan kami serahkan ke Diknas," tambahnya.
Sementara itu anggota DPRD Pangkep M Ramli mengatakan, anggaran perbaikan sekolah itu sudah diusulkan masuk dalam APBD 2025. Namun belakangan Disdik Pangkep dituding tidak memasukkannya dalam rencana anggaran.
"Sampai hari ini, Pemerintah Kabupaten Pangkep anggaran untuk renovasi ketiga SD tersebut belum diakomodir," kata Ramli.
Ramli mengaku heran dengan kondisi tersebut. Dia juga bingung lantaran Disdik Pangkep saling lempar tanggung jawab soal perbaikan sekolah dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pangkep.
"Kami tanya Diknas dijawab itu masuk dalam kewenangan PU, kami tanya ke PU katanya mereka belum terima nomenklatur penyerahan kewenangan soal itu," ujarnya.
"Kami di DPRD ini tidak tahu kewenangan siapa apakah Diknas atau PU karena mereka saling lempar tanggung jawab," sambung Ramli.
Komisi I DPRD Pangkep berencana berkoordinasi langsung ke Kemendikbudristek. Ramli berharap anggaran perbaikan sekolah bisa dianggarkan lewat APBN.
"Sama sekali tidak ada anggaran untuk renovasi sekolah tahun anggaran 2025. Dalam waktu dekat kami akan ke Jakarta di Kementerian Pendidikan terkait renovasi sekolah ini," pungkasnya.
(sar/ata)
