.webp)
BPJS Kesehatan Cabang Watampone memastikan status Universal Health Coverage (UHC) Non-Cut Off atau istimewa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), berakhir setelah Pemkab Bone tidak memperpanjang kontrak kerja sama program tersebut. Namun BPJS menegaskan berakhirnya status UHC Non-Cut Off tidak mempengaruhi layanan kesehatan di Bone.
"Statusnya (UHC Non-Cut Off) bukan kami yang cabut. Tapi memang sesuai kesepakatan kerja bersama dengan pemda status UHC Non-Cut Off sudah berakhir di 30 November 2024," ujar Kepala Bagian SDM, Umum, Komunikasi BPJS Kesehatan Bone Mahardika Salam kepada detikSulsel, Senin (9/12/2024).
Mahardika mengatakan, meski status UHC Non-Cut off berubah, tetapi pelayanan kesehatan tetap berjalan normal. Hanya saja mekanisme pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga mengalami perubahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada perubahan pelayanan peserta dengan status aktif tetap dapat berobat ke faskes sesuai ketentuan yang berlaku menggunakan KTP/NIK. Kalau dulunya yang (UHC) Non-Cut Off bisa langsung aktif, sekarang dapat aktif per tanggal 1 bulan berikutnya ketika sudah didaftarkan oleh Pemda," katanya.
Mahardika tak menampik adanya utang Pemkab Bone sebanyak Rp 65 miliar yang belum dibayarkan. Hal tersebutlah yang membuat status UHC Bone berubah.
"Seperti itu kondisinya (Utang Pemkab Rp 65 miliar). Pertimbangan kemampuan fiskal Pemda Bone juga," beber Mahardika.
Sebelumnya diberitakan, status UHC Non-Cut Off atau hak istimewa di Bone kini tidak lagi berlaku alias berakhir. Kondisi ini terjadi imbas Pemkab Bone masih memiliki tunggakan utang ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 65 miliar.
"UHC-nya ada tapi statusnya Cut Off, bukan istimewa lagi langsung aktif. Kalau sebelum ini UHC Non-Cut Off, didaftar langsung aktif," kata Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Bone drg Yusuf Tolo, Senin (9/12).
Yusuf mengatakan, program jaminan kesehatan tersebut sedianya sudah dianggarkan di APBD 2024. Namun Pemkab Bone baru bisa membayar iuran ke BPJS Kesehatan 5 bulan.
"Tahun 2024 kita siapkan anggaran Rp 112 miliar untuk UHC. Selama tahun anggaran 2024 baru dibayar 5 bulan, dan kita punya tunggakan Rp 65 miliar," tuturnya.
(sar/asm)
