.webp)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut), mengeluhkan gaji yang sudah 5 bulan belum dibayarkan. Total 549 PPPK guru Pemkab Bolmong yang belum menerima gaji.
PPPK guru Pemkab Bolmong pun melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bolmong, Kecamatan Lolak pada Selasa (1/10). Mereka menuntut agar gaji mereka setelah dilantik sebagai PPPK segera dibayarkan.
"Aksi kami ini meminta selisih 5 bulan tersebut dari bulan Maret-Juli itu dibayarkan," ujar koordinator lapangan aksi Fahri Gumer saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (2/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mengalami selisih waktu sekitar 5 bulan antara TMT (Terhitung Mulai Tanggal) dan SPMT (SK Pengangkatan dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas), yang menyebabkan kekosongan gaji selama periode tersebut," lanjut Fahri.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bolmong, Ashari Sugeha mengakui adanya penunggakan gaji PPPK selama 5 bulan. Dia mengatakan gaji menunggak karena proses pemberkasan yang macet gegara perubahan dan kesalahan dalam administrasi.
"Memang (pemberkasan) macet dan kami berharap agar segera direalisasikan. Dari kami intinya dana tersedia jika ada yang minta kami serahkan," ujar Ashari.
Dia mengungkapkan total 549 PPPK guru yang gajinya menunggak. Ashari menuturkan pihaknya telah memberikan penjelasan kepada para PPPK tersebut dan mereka memahaminya.
"Mereka ada 549 PPPK guru, karena proses dokumen secara kolektif belum lengkap berkasnya dan tidak sesuai sehingga terlambat, namun ketika dijelaskan kepada mereka mengerti," terangnya.
Di sisi lain, Ashari menyesalkan sikap PPPK yang melakukan aksi unjuk rasa atas keterlambatan gaji tersebut. Dia pun memastikan gaji PPPK akan dibayarkan setelah proses administrasi selesai.
"Para PPPK tersebut seharusnya tidak mesti gelar aksi hanya mungkin mereka terpancing dari media sosial sehingga ada tuntutan," pungkasnya.
(hsr/asm)
