Cadangan Pangan di Sulsel Masih Jauh dari Ideal, Kekurangan 1.700 Ton

Foto udara operator mengoperasikan mesin pertanian untuk memanen padi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Minggu (7/4/2024). Sejumlah daerah di Sulsel telah memasuki masa panen raya padi hingga Mei 2024 dan Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan memaksimalkan penyerapan hasil panen petani dengan target sebanyak 145 ton gabah setara beras. ANTARA FOTO/Arnas Padda/tom. — Panen raya padi di Sulsel. Foto: ANTARA/ARNAS PADDA

Daftar Isi

Stok Cadangan Pangan Kabupaten/Kota di Sulsel

Makassar -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) tengah berupaya mengatasi kekurangan cadangan pangan yang saat ini masih jauh dari angka ideal. Sulsel masih kekurangan sekitar 1.700 ton cadangan pangan untuk mencapai jumlah ideal.

"Kita berharap, idealnya, untuk cadangan pangan di seluruh Sulawesi Selatan kalau digabung 24 kabupaten/kota ditambah provinsi itu 2.247 ton (2.247,29 ton). Tapi, kenyataannya, kan, kita sekarang ini masih di angka 508 ton (508,73 ton). Jadi, kita pemenuhannya baru sekitar 22,64%," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel Andi Muhammad Arsjad kepada detikSulsel, Rabu (25/9/2024).

Arsjad mengungkapkan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ini terus dilakukan, salah satunya dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Cadangan Pangan. Ranperda ini, kata dia, diharapkan menjadi payung hukum bagi provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran cadangan pangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mekanisme pengadaan cadangan pangan itu ada regulasi yang mengatur. Jadi, pemerintah kabupaten/kota melakukan perencanaan dulu," katanya.

Lebih lanjut, Arsjad menjelaskan Pemprov Sulsel telah melakukan evaluasi APBD dengan melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam evaluasi itu, kata dia, daerah yang belum memiliki cadangan pangan diminta untuk mulai dianggarkan pada 2025.

Selain itu, daerah yang sudah memiliki cadangan namun jumlahnya belum mencukupi juga diharapkan mengalokasikan tambahan anggaran untuk penambahan stok pangan.

"Alhamdulillah kemarin melalui Badan Keuangan Daerah, kita di Dinas Ketahanan Pangan diminta untuk ikut hadir dalam evaluasi APBD, sehingga teman-teman kabupaten/kota yang sama sekali belum memiliki cadangan pangan itu sudah merencanakan menganggarkan untuk tahun 2025," bebernya.

Hadirnya regulasi khusus cadangan pangan nanti, Arsjad berharap ketahanan pangan di Sulsel dapat ditingkatkan. Menurutnya, hal ini juga untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

"Kita berharap tentu dengan adanya perda ini nanti, sudah ada payung hukum yang jelas bagi provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadi dasar penganggaran cadangan pangan kita," tuturnya.