.webp)
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) Rp 845 miliar tahun 2024 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpotensi cair bertahap. Pencairan anggaran pembangunan jalan untuk Sulsel itu menunggu ketetapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Tahun lalu, anggaran secara bertahap. Semua kewenangan dari kementerian," ujar Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Sulsel Andi Any Wahyuni kepada detikSulsel, Rabu (21/8/2024).
Any berdalih bahwa anggaran IJD 2024 sebenarnya bukan belum cair meski Pemprov Sulsel sudah menyetor pengajuan anggaran ke PUPR. Dia menuturkan, anggaran IJD memang masih menunggu penetapan dari Kemenkeu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin tidak tepat belum cair, tapi lebih kepada belum ada alokasi dari keputusan Kemenkeu," katanya.
Dia mengaku BBPJN Sulsel sebagai pelaksana teknis tidak bisa berbuat banyak selain menunggu keputusan dari kementerian perihal kucuran anggaran. Pihaknya pun belum mengetahui pasti kapan anggaran mulai kucur.
"Kalau di BBPJN hanya pelaksana. Semua keputusan di tingkat kementerian. Kementerian PUPR yang melakukan komunikasi dengan Kemenkeu. IJD itu seluruh Indonesia. BBPJN hanya pelaksana teknis. (Informasi kapan anggaran IJD kucur) belum ada," bebernya.
Any mengungkapkan BBPJN Sulsel juga akan melakukan optimalisasi pengerjaan proyek. Hal itu, kata dia, dengan mempertimbangkan waktu hingga tahun anggaran 2024 berakhir tersisa kurang lebih empat bulan lagi.
"Kemungkinan dilakukan optimalisasi karena terkait dengan waktu pelaksanaan. Optimalisasinya berupa penyesuaian dengan waktu pelaksanaan hingga Desember 2024. Lebih ke perubahan target," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sulsel heran anggaran IJD Rp 845 miliar tahun 2024 dari Kementerian PUPR belum cair. Pemprov Sulsel berdalih sudah menyetorkan dokumen yang dibutuhkan untuk realisasi anggaran tersebut.
"Terkait IJD sampai saat ini belum ada kepastian. Alokasi yang disampaikan kementerian itu Rp 845 miliar. Tapi, sampai saat ini belum ada kepastian," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel Astina Abbas kepada wartawan, Selasa (20/8).
Astina mengatakan, anggaran itu bersumber dari APBN. Dari informasi yang diterima Astina, dokumen pengajuan Pemprov Sulsel untuk pembangunan jalan dari anggaran IJD sudah disetor ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Sampai saat ini kami pertanyakan ke Kementerian PU, kemudian ke Bappenas juga, mereka sudah menyerahkan dokumennya ke Kementerian Keuangan. Jadi, penentunya sekarang di Kementerian Keuangan," ungkapnya.
(sar/hsr)
