.webp)
DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) telah bersikap menjelang musyawarah nasional (Munas) Golkar di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa besok. Kader Golkar di Sulsel diklaim solid mendukung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia jadi suksesor Airlangga Hartarto.
"Jadi Ketua Golkar Sulsel, Bapak TP (Taufan Pawe) menegaskan jika Golkar Sulsel dan 24 kabupaten/kota solid mendukung dan memenangkan Bahlil sebagai ketua umum Golkar," kata Juru Bicara Golkar Sulsel Zulham Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8/2024).
Sekretaris AMPG Sulsel ini menyebut Bahlil telah menggelar pertemuan dengan 24 DPD II Golkar di Sulsel di pelataran Hutan Kota GBK, Senin (18/8). Hasilnya, DPD II Golkar di 24 kabupaten/kota solid mendukung dan siap memenangkan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamddulilah semalam ketua 24 kabupaten/kota berkumpul dan bersilaturahmi mendengarkan sambutan Caketum Bahlil Lahadalia bertempat di pelataran Hutan Kota GBK," bebernya.
Zulham Arief mengungkapkan dukungan tersebut ditandai dengan penyerahan surat dukungan ke pihak Bahlil. Suara dari Golkar Sulsel dipastikan bulat untuk Bahlil.
"Sehingga insyaallah pada Munas besok, kami Golkar Sulsel solid memenangkan Bapak Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar," pungkasnya.
Diketahui, Partai Golkar akan menggelar Rapimnas dan Munas pada Selasa (20/8) besok. Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Adies Kadir, menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh calon Ketum Golkar.
Adies mengatakan syarat seorang kader menjadi calon ketum telah diatur dalam AD/ART Partai Golkar. Salah satunya, kata Adies, calon ketum harus mengantongi dukungan minimal 30 persen pemilik suara di Munas Golkar.
"Terkait teknis daripada pencalonan, nanti pada saat pencalonan membawa minimal 30 persen surat dukungan dari DPD I dan DPD II," kata Adies di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat dilansir dari detiNews, Minggu (18/8/2024).
"Kemudian, kalau pertanyaannya berapa jumlah suara, jumlah suara itu pemilik hak suara itu adalah DPD I ada 38 provinsi dan juga ada DPD II 508 kabupaten/kota, ditambah Ormas Hasta Karya, ada delapan dan dua organisasi sayap, jadi sepuluh. Jadi inilah yang pemegang hak suara di DPP Partai Golkar," jelasnya.
(asm/sar)
