.webp)
DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) mengapresiasi Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari Ketum DPP Golkar. Golkar Sulsel menganggap sikap Airlangga dilakukan di tengah konflik internal partai yang berkaitan dengan kekecewaan kader soal pilkada.
"Artinya mundurnya itu saya kira sudah sangat bagus daripada dimundurkan karena isunya saya dengar bahwa diminta Pak Airlangga untuk mundur karena berbagai hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hasil munas dan hasil rakernas yang lalu," kata Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Marzuki Wadeng kepada detikSulsel, Minggu (11/8/2024).
Marzuki menyinggung penetapan DPP Golkar terkait usungan calon kepala daerah (cakada) yang tidak sesuai dengan harapan kader. Hal ini membuat sejumlah kader di tiap DPD kecewa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya banyak DPD Provinsi dan kabupaten/kota yang dikecewakan. Misalnya yang dikasih surat tugas untuk maju di pemilihan gubernur, ketua DPD seperti Sumatera Utara yang sudah mempersiapkan diri 3 tahun justru dikasih orang lain," tuturnya.
Di Sulsel, misalnya, DPP Golkar awalnya memberikan surat tugas kepada lima kadernya untuk maju Pilgub 2024. Kelima kader Golkar yang sempat ditugaskan maju Pilgub Sulsel, yakni Waketum DPP Golkar Nurdin Halid; Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP); Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan; Bupati Luwu Utara Indah Indriani Putri; dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
Namun belakangan, DPP Golkar ternyata memberikan surat rekomendasi di luar dari kader internal. Rekomendasi DPP Golkar justru diberikan kepada bakal calon gubernur dan wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma).
"Termasuk di Jakarta, termasuk juga di Sulsel, lain dikasih surat tugas, eh dikasih ke yang lain rekomendasinya. Banyak juga yang lain, bukan hanya provinsi tapi kabupaten/kota juga," ucap Marzuki.
Menurut Marzuki, kondisi ini menunjukkan bukti tidak kompaknya pengurus DPP Internal. Pasalnya, surat tugas dan rekomendasi yang dikeluarkan tidak sejalan.
"Tidak kompaknya karena itu, apa yang sudah diputuskan bersama ingkar dari keputusan. Dikasih misalnya maju gubernur, pilkada kabupaten/kota ternyata orang sudah bekerja tahunan ternyata bukan mereka yang dikasih. Ini salah satu saya kira ada yang lain yang kami tidak tahu di daerah," jelasnya.
Menurut Marzuki, sikap Airlangga mundur dari Ketum DPP Golkar mesti dihargai. Dia beranggapan kebijakan itu bisa meredam konflik internal partai.
"Oleh karena itu memang kami berharap agar supaya dengan besar hati beliau mundur agar tidak terjadi konflik di internal Partai Golkar. Saya kira itu keputusan yang cukup bagus dia mundur," tambah Marzuki.
Dia juga berharap agar Plt Ketum Golkar pengganti Airlangga bisa segera ditetapkan. Pihaknya sisa menunggu petunjuk lebih lanjut dari DPP Golkar terkait rencana ke depan termasuk soal adanya isu munaslub.
"Kita lihat nanti bagaimana hasil rapatnya DPP yang akan menentukan kebijakannya. Kalau mau munaslub seluruh DPD I dan DPD II akan diundang jika munas dipercepat," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, pengunduran diri Airlangga ini dilakukan pada Sabtu (10/8) kemarin. Airlangga pun awalnya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden KM Ma'ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Dilansir dari detikNews, pernyataan Airlangga mundur dari Ketum DPP Golkar terungkap dalam video beredar. Video itu sudah dikonfirmasi oleh Waketum Partai Golkar Dito Airotedjo.
"Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres KH Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka," kata Airlangga Hartarto dalam video beredar.
(sar/hsr)
