.webp)
Wacana kotak kosong menguat seiring mengalirnya dukungan partai politik (parpol) kepada bakal pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2024. Lantas, bagaimana jika kotak kosong terjadi di Pilgub Sulsel?
Diketahui, sejumlah parpol menyatakan arah dukungannya ke Sudirman-Fatma. Di antaranya, NasDem (17 kursi), Gerindra (13 kursi), Demokrat (7 kursi), dan PAN (4 kursi). Sudirman-Fatma hampir pasti sudah mengantongi 41 kursi dari total 85 kursi di DPRD Sulsel.
Praktis sisa Golkar (14 kursi), PKB (8 kursi), PKS (7 kursi) dan Hanura (1 kursi) yang belum bersikap. Sudirman-Fatma juga kemungkinan besar masih akan dapat dukungan dari partai-partai itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara PPP (8 kursi) dan PDIP (6 kursi) sudah memberi surat tugas ke Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto. Danny masih butuh 3 kursi lagi agar bisa mencukupkan koalisi.
Pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Sukri Tamma mengatakan ada plus minus jika kotak kosong terjadi di Pilgub Sulsel. Meski kata dia, kotak kosong sebenarnya sudah bukan hal baru di Sulsel.
"Bahwa kemudian partai-partai kebetulan berada pada satu pilihan itu mungkin saja. Itu juga sudah banyak terjadi di banyak pilkada dan tidak menjadi aneh kalau terjadi juga di Sulsel," kata Sukri kepada detikSulsel, Selasa (23/7/2024).
Menurutnya, kotak kosong bisa terjadi apabila Sudirman-Fatma berhasil menghimpun semua kepentingan parpol yang mengusungnya. Sebab setiap parpol disebut punya kepentingan masing-masing dalam koalisi.
"Bisa jadi sebagai upaya memperkuat tim atau dalam kerangka lain, ada deal-deal politik yang kemudian diterima bersama itu bisa saja terjadi. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan," jelasnya,
Hanya saja, dengan kondisi itu, maka pilihan masyarakat menjadi terbatasi. Kotak kosong membuat masyarakat tidak punya pilihan alternatif, sementara ada banyak figur yang layak bersaing di Sulsel.
"Meski pun nantinya calon tunggal, kita masih menunggu karena nanti hasilnya belum pasti menang. Pernah terjadi di Makassar, calon tunggal tapi masyarakat tidak memilih untuk mendukungnya. Lebih besar masyarakat tidak mendukung calon tunggal itu makanya tidak ada pemenang," jelasnya.
Pakar politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Alauddin Makassar Prof Firdaus Muhammad menduga wacana kotak kosong muncul karena adanya campur tangan elite pusat. Kendati begitu, kata dia, pertarungan kotak kosong dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar.
"Ada manuver elite inginkan kotak kosong dan itu wajar. Hanya saja, untuk membangun demokrasi di Sulsel sebaiknya lebih dari satu pasangan agar masyarakat memiliki pilihan," ujar Firdaus kepada detikSulsel, Selasa (23/7).
Apalagi menurutnya, di Sulsel terdapat banyak figur yang layak diusung oleh parpol. Baik dari kalangan kader parpol maupun figur independen.
"Kotak kosong tidak bisa dimungkiri jika partai menginginkan. Tapi perlu dipertimbangkan bahwa pesta demokrasi adalah kontestasi bukan semata menang tapi memberi ruang bagi pemilih menentukan pilihan politiknya dalam pembangunan demokrasi di Sulsel," tambah Firdaus.
Danny Sebut Kotak Kosong Bukan Hal Baru
Danny Pomanto menilai kotak kosong bukan hal baru di Sulsel. Wali Kota Makassar dua periode ini mengaku sudah cukup dekat dengan kotak kosong yakni pada Pilwalkot Makassar 2018 lalu.
"Kotak kosong itu kan bukan barang baru bagi Sulsel, bahkan populernya Makassar, Sulsel gara-gara kotak kosong," ujar Danny kepada wartawan usai mengikuti fit and proper test DPW PKS Sulsel di Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Senin (22/7).
Danny menilai kemunculan kotak kosong pada kontestasi politik merupakan suatu proses. Hanya saja, dia mengingatkan jika kotak kosong memiliki kekuatan berbeda, terlebih kotak kosong pernah menang di Makassar.
"Itu salah satu proses, walau pun banyak orang bilang, bukan saya yah, bahwa itu tidak sehat. Tapi itu sah saja dalam perjalanan mekanisme ini. Bisa terjadi itu yah karena banyak kekuatan yang membuat menjadi kotak kosong. Tapi ingat, di Makassar itu kotak kosong menang," ujarnya.
Danny juga menilai kotak kosong adalah sesuatu yang misterius. Pasalnya, meski tak ada kandidat di dalamnya namun banyak kekuatan yang akan berkumpul memenangkannya. Masyarakat yang tidak setuju calon tunggal tentu akan memenangkan kotak kosong.
"Itu jadi hal yang misterius karena kotak kosong itu akan mengumpul semua kekuatan-kekuatan yang tentunya tidak setuju dengan (kotak kosong)," ujarnya.
Reaksi IAS dan Andi Sudirman di halaman selanjutnya.
IAS Nilai Kotak Kosong Pembodohan Publik
Ilham Arief Sirajuddin (IAS) juga mengungkap ada skenario pihak tertentu yang menginginkan Pilgub Sulsel 2024 diwarnai kotak kosong. Mantan wali kota Makassar dua periode itu mengaku tidak ingin ada kotak kosong di Pilgub Sulsel.
"Sekarang ini saya lagi berjuang walaupun kita tahu dinamika politik di Sulsel hari ini tidak bagus-bagus banget. Bahkan isu kecenderungan mempersiapkan agenda politik kontestasi kotak kosong," ujar IAS usai mengikuti fit and proper test penjaringan Cakada DPW PKS Sulsel di Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Senin (22/7).
IAS menilai upaya kotak kosong itu merupakan pembodohan publik. Menurutnya, dengan adanya kotak kosong masyarakat akhirnya tidak punya pilihan-pilihan dalam menentukan calon pemimpinnya.
"Ini (kotak kosong) adalah suatu proses pembodohan publik, masyarakat kalau kemudian ada keinginan menjadikan kontestasi itu menjadi suatu ajang pemilihan ya," ujar IAS.
"Kita punya pengalaman di kotak kosong kemarin, bagaimana bisa memuaskan hati masyarakat kalau tidak ada ruangnya," sambungnya.
Andi Sudirman Klaim Partai Penentu
Andi Sudirman Sulaiman turut merespons wacana kotak kosong di Pilgub Sulsel 2024. Andi Sudirman mengaku tidak mengetahui hal tersebut, dan menyebut itu merupakan keinginan partai.
"Kami tidak ada tahu tentang hal itu karena itu partai menentukan," kata Andi Sudirman kepada wartawan usai mengembalikan formulir di DPW PAN Sulsel, Senin (23/7).
Menurutnya, keputusan arah dukungan partai politik di Pilgub Sulsel tidak bisa dilarang. Dia menilai dukungan akan datang ketika komunikasi dengan partai berjalan dengan bagus.
"Kalau kebetulan itu tidak by hal lain, tapi itu karena tentu adalah kalau misalnya memang partai menginginkan kan kita tidak bisa... istilahnya kalau komunikasi bagus masa dilarang jangan ke sini," ucap Sudirman.
