.webp)
Sebanyak 10 makam di Perkuburan COVID-19, Kota Sorong, Papua Barat Daya, ambrol akibat longsor. Insiden itu menyebabkan empat jenazah hilang diduga tertimbun material longsor.
"Iya benar, ada makam roboh (longsor)," kata Pengawas Makam TPU Km 10, Marson Wettipo kepada wartawan, Selasa (24/7/2024).
Insiden itu terjadi Perkuburan COVID-19, Jalan Suteja Km 12, Kota Sorong, Senin (22/7). Dari 10 makam yang rusak, ada 6 jasad yang sudah dievakuasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada sekitar 10-an (makam) yang longsor, tapi ada 4 jenazah yang belum ditemukan dan hilang tertimbun longsor, masih kami cari dan pihak keluarga juga belum datang," ujarnya.
Marson menyebut makam yang longsor akibat hujan deras sejak awal Juni 2024. Dia mengatakan makam yang longsor merupakan tanah timbunan yang pembangunannya tidak diberi pondasi.
"Saya sudah sampaikan ke para keluarga harus bawa laporan atau melapor ke kantor sini sehingga kami kasih tempat atau tanah aslinya yang bagus. Jangan taruh di tanah numpang (timbunan), nanti suatu saat kalau hujan deras maka akan bahaya nanti akan longsor," paparnya.
Dia melanjutkan kondisi itu sudah disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sorong untuk diperhatikan. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah.
"Itu longsor karena tidak ada pondasi, dulu pemerintah mau buat fondasi dari bawah tapi sampai sekarang belum dan Kadis PU pun meninggal dunia," imbuhnya.
Marson mengungkap pihak Dinas PU Sorong sudah turun ke lokasi pascakejadian itu. Dia berharap hal ini bisa diatasi karena ada makam lainnya yang rawan roboh.
"Ada beberapa makam juga yang nyaris longsor. Pak Kabid (Dinas PU Sorong) sudah lihat dan sudah tahu tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya," ujar Marson.
Dia meminta agar pemerintah mencari lokasi pemakaman yang representatif. Apalagi, lanjut Marson, pemerintah belum sepenuhnya membayar ganti rugi pembebasan lahan tersebut.
"Karena ini banyak masalah bahkan yang kuburan lama maupun kuburan baru, bahkan banyak pungutan liar juga. Di kuburan baru itu tanahnya separuh belum dibayar milik masyarakat," jelasnya.
(sar/asm)
