.webp)
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Sorong, Papua Barat Daya, Fatrah M. Soeltief meminta masyarakat untuk mewaspadai berita bohong alias hoaks. Upaya ini dilakukan agar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dipertahankan.
Hal ini menyikapi momentum 1 Juli yang kerap digaungkan sebagai Hari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Fatrah mengatakan, masyarakat di Sorong terus diedukasi agar tidak terpengaruh dengan informasi hoaks.
"Di momen 1 Juli ini, kami Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong mengadakan bakti sosial dan pengobatan massal, sekaligus kami mengajak seluruh warga masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh kepada berita hoaks yang saat ini beredar di masyarakat, khususnya 1 Juli," kata Fatrah kepada wartawan, Senin (1/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bakti sosial dilakukan terhadap warga Kampung Nelayan Malawei di Jalan Selat Wangi, RT 05/RW 02, Kelurahan Malawei, Distrik Manoi, Kota Sorong, Senin (1/7). Dalam kegiatan tersebut, pihaknya turut memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa warga Papua memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah.
"Jangan cepat terpengaruh, mari kitorang (kita) jaga kamtibmas, perkuat kesatuan dan persatuan dan taruh (tanamkan) dalam hati NKRI harga mati tidak ada yang lain, itu yang kini kita dorong dalam masyarakat," ungkapnya.
"Khususnya masyarakat asli orang Papua ini dapat menjadi fungsi kontrol terhadap program-program yang saat ini pemerintah pusat turunkan ke tanah Papua khususnya di Kota Sorong, jangan kita tinggal diam. Mari ambil peran dan berbagi fungsi kontrol terhadap jalannya roda pembangunan di tanah ini," imbuhnya.
Ketua RW 02 Kampung Nelayan Malawei, Yohana Marini juga menegaskan masyarakatnya tidak terpengaruh berita hoaks dan tetap akan berada di pangkuan NKRI.
"Khususnya ditanggal 1 Juli ini kami tidak terpengaruh dengan apapun tapi kami nyatakan bahwa kami khusus orang Papua dan yang ada di tanah Papua, kami tetap harga mati NKRI itu," tegasnya.
Di sisi lain, Yohana meminta agar pengobatan gratis terus dilakukan di wilayahnya. Sebab rata-rata masyarakat di wilayahnya tidak memiliki BPJS Kesehatan sehingga kesulitan berobat.
"Terima kasih atas bakti sosial terlebih khusus pengobatan gratis. Kami di sini kebanyakan nelayan sehingga kalau mereka sakit dan ke puskesmas itu agak sulit. Masyarakat di sini baru setengah yang sudah punya BPJS, yang lain belum karena kepengurusan BPJS itu agak sedikit sulit bagi masyarakat yang tidak mampu," ujarnya.
Yohana menyebut, jumlah warganya sebanyak 2.000 orang yang mendiami 5 RT. Sementara yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 350 kepala keluarga (KK).
"Khusus di RT 05 ada 200 KK. Tapi, kalau di RW 03 ada 5 RT dan kami ada 2.000-an warga dan di sini khusus nelayan ada 350 KK itu nelayan tradisional," tutupnya.
(asm/ata)
