.webp)
Ombudsman Provinsi Gorontalo menerima 178 laporan masyarakat selama enam bulan terakhir. Laporan terbanyak terkait pendidikan disusul kepegawaian dan pertanahan.
"Dari Januari sampai bulan Juni 2024 jumlah laporan masyarakat yang kami terima dan diproses ada sejumlah 178 aduan," ujar Pjs Kepala Ombudsman Provinsi Gorontalo Wahiyudin Mamonto kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).
Wahiyudin mengatakan substansi pendidikan sebanyak 53 laporan. Salah satu laporan yang masuk terjadi di SDN 7 Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo soal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Substansi yang banyak dilaporkan ini peringkat pertama pendidikan dengan 53 laporan," katanya.
Selain pendidikan, aduan kedua terbanyak adalah kepegawaian dengan 17 laporan. Berikutnya soal pertanahan dan kesejahteraan sosial yang masing-masing empat laporan.
Lebih lanjut, Wahiyudin mengatakan pihaknya telah memproses 90 laporan masyarakat dan 67 di antaranya telah ditutup. Sementara masih ada 23 aduan masyarakat yang masih dalam proses pemeriksaan.
"Jadi ada 74 persen yang kami sudah tutup. Kemudian ada 23 laporan atau 26 persen masih dalam proses pemeriksaan," bebernya.
Wahiyudin mengungkap pihaknya fokus pada potensi dan realisasi penyelamatan kerugian masyarakat. Dia menyebut realisasi penyelamatan kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugiaan materiil pada laporan masyarakat yang telah ditutup dan memperoleh penyelesaian.
"Besaran kerugian masyarakat pada tahun 2024 berada pada rentang Rp 100.000-Rp 1.977.260.000," pungkasnya.
(hsr/ata)
