.webp)
Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) tidak layak dihuni karena terdapat gunung api. Warga di pulau tersebut akan direlokasi.
"Gunung Ruang sekarang oleh Balai Vulkanologi itu tidak layak sebagai tempat hunian, tidak layak untuk tempat bermukim," kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Steven Kepel kepada detikcom, Senin (6/5/2024).
Steven mengatakan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Badan Geologi (PVMBG) telah menetapkan Pulau Ruang tidak layak huni lantaran sangat berdekatan dengan Gunung Api Ruang. Menurutnya, PVMBG sulit memprediksi aktivitas Gunung Ruang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan erupsi pada Selasa (30/4) ternyata lebih besar dari erupsi pada Rabu (17/4) yang seharusnya lebih kecil jika berdasarkan prakiraan PVMBG. Pemprov Sulut pun akan mengalihkan Pulau Ruang bukan lagi daerah untuk dihuni.
"Kita akan sesuaikan, paling tidak menjadi tempat konservasi, hutan lindung," ujarnya.
Steven mengungkap lahan untuk relokasi warga dari Desa Leingpatehi dan Pumpente di Kabupaten Sitaro hanya 1 hektare. Sehingga pihaknya mencari lokasi tambahan di Desa Modisi, Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
"Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan untuk 301 KK dari (dua desa yang ada di kaki) Gunung Ruang," ujarnya.
Steven menuturkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey juga telah turun meminta agar warga mau menghuni lahan yang disiapkan Pemprov di Bolsel dengan jarak 181 Km dari Pulau Ruang. Di desa tersebut sudah ada permukiman warga dari Siau, Kabupaten Sitaro dengan profesi sebagian besar nelayan.
"(Relokasi) secepat mungkin, kita optimalkan secepat mungkin ya," ujarnya.
Dia menjelaskan mengungkap warga yang direlokasi akan diberikan fasilitas seperti rumah untuk menggantikan rumah yang rusak imbas erupsi Gunung Ruang yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kementerian PUPR yang akan bangun, dari PUPR yang akan jawab baiknya (Fasilitas selain rumah yang akan didapatkan warga yang direlokasi)," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Steven, pada Senin (6/5) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Dampingi Dinas Permukiman Kabupaten Bolsel telah meninjau lahan yang disiapkan Pemprov Sulut untuk Relokasi warga. Kementerian ATR/BPN membantu terkait penyerahan sertifikat tanah.
"Iya (Ditinjau langsung Menteri ATR/BPN). didampingi Kadis Perkim," ujarnya.
(hsr/hmw)
