.webp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kepulauan Selayar mencatat capaian PAD triwulan I periode Januari-Maret 2024 mencapai Rp 8,015 miliar dari target Rp 95 miliar atau 8,44 persen. Sementara, 2023 lalu pada periode yang sama capaian PAD mencapai Rp 26,778 miliar dari target Rp77,299 miliar atau 34,64 persen.
"Terus terang secara makro ekonomi di Kepulauan Selayar masih sangat tergantung dengan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kabupaten. Nah, pendapatan (PAD) itu sangat bergantung dari aktivitas fisik APBD," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kepulauan Selayar, Abdul Wahid kepada detikSulsel, Kamis (25/4/2024).
Wahid menjelaskan alasan lebih tingginya capaian PAD 2023 ketimbang 2024 pada periode yang sama. Hal itu karena adanya penerimaan PAD yang seharusnya terbayar pada 2022, tetapi menyeberang ke 2023.
"Misalnya, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Itu biasanya bergantung ke proyek. Kebetulan dia menyeberang tahun, jadi pajak itu dibayar di awal-awal tahun. Tahun lalu ada yang di tahun sebelumnya belum dibayar, akhirnya terbayarnya nanti di awal tahun. Makanya agak banyak itu," terangnya.
Berdasarkan catatan BPKPD, RSUD KH Hayyung berkontribusi paling besar terhadap capaian PAD. PAD rumah sakit yang kini sudah berstatus Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) itu mencapai Rp 5,720 miliar dari target Rp 40 miliar atau 14,30 persen. BPKPD sendiri mencatat realisasi Rp 2,059 miliar dari target Rp 51,855 miliar atau 3,97 persen.
Sementara itu, perangkat daerah lain mencatat realisasi bervariasi. Dinas PUTR menerima Rp 36,692 juta dari target Rp 611,639 juta, Dinas Kesehatan menerima Rp 2,510 juta dari target Rp 17 juta atau 14,76 persen. Kemudian Dinas Perhubungan Rp 84,579 juta dari target Rp 1,132 miliar atau 7,47 persen, dan Dinas Perikanan Rp 5,2 juta dari target Rp 250 juta atau 2,08 persen.
Selanjutnya Disdagkop UKM menerima Rp 25,753 juta dari target Rp 518 juta atau 4,97 persen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menerima Rp 2,727 juta dari Rp 50 juta atau 5,46 persen. Lalu Dinas Lingkungan Hidup menerima Rp76,660 juta dari target Rp 515 juta atau 14,89 persen, serta Dinas Pariwisata menerima Rp 450 ribu dari target Rp 50 juta atau 0,9 persen.
Wahid optimistis capaian PAD akan meningkat dan sesuai target sampai akhir tahun nanti. Hal itu, kata dia, akan berbanding lurus dengan serapan APBD dan berjalannya proyek fisik.
"Kalau berjalan itu proyek-proyek besar, biasanya PAD bertambah di situ. Kalau berbicara triwulan, mungkin sekitar bulan Mei. Setelah proyek fisik itu kontraknya terbit. Di situ kita akan lihat angka yang signifikan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kepulauan Selayar Muhtar mengatakan agar capaian PAD sesuai target, pihaknya melakukan evaluasi tiap triwulan dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
"Ada rakor tiap triwulan. Untuk mencari tahu sudah sejauh mana yang dicapai, terus apa kendalanya. Dari situ kemudian dirumuskan (langkah selanjutnya),"katanya.
(hmw/ata)
