.webp)
"Kalau tahun kemarin itu 19 ribu ton lebih, sekarang ini cuma 9 ribu ton untuk Bulukumba," kata Kepala Dinas Pertanian Bulukumba, Thaiyeb Maningkasi kepada detikSulsel, Senin (22/4/2024).
Dia mengatakan pengurangan pupuk subsidi ini mengacu pada hasil verifikasi Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dilakukan pemerintah pusat. Hasilnya, Pemkab hanya mendapat jatah 9 ribu ton.
"Cuma namanya subsidi artinya masih intervensi pemerintah berapa yang dialokasikan ke kita, jadi kita meminta kemarin itu kalau tahun 2023 kurang lebih 19 ribu ton, tapi setelah diverifikasi di pusat itu jumlah yang ada di Bulukumba itu cuma sekitar 9 ribu ton untuk tahun 2024," jelasnya.
Ia mengatakan pihak penyuluh telah mendata semua kebutuhan kelompok tani untuk diverifikasi oleh kementerian. Hasil pendataan itu, Pemda ternyata butuh 25 ribu ton pupuk. Kendati demikian, permintaan itu tidak diakomodir.
"Kita tetap meminta ke pihak kementerian sesuai RDKK, kalau idealnya itu untuk kebutuhan Bulukumba 25 ribu ton," ucapnya.
Menurut dia, 9 ribu ton tersebut tidak cukup untuk menambal kebutuhan kelompok tani yang angkanya mencapai 2.323.
"Kalau untuk kelompok tani di Bulukumba itu 2.323 kelompok dengan jumlah per kelompok itu 25 orang," katanya.
Thaiyeb menambahkan, kekurangan ini sudah disampaikan pada saat pertemuan dengan Menteri Pertanian. Namun, tambahan pupuk itu tak kunjung ada.
"Kami masih berharap alokasi tambahan itu bisa tersalur di tahun ini. Paling tidak untuk menutupi kekurangan alokasi pupuk yang memang sudah berkurang dari tahun sebelumnya," pungkasnya.
(hmw/sar)
