.webp)
Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) Taufan Pawe (TP) menjamin tidak ada mahar politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan posisi pimpinan DPRD. Taufan Pawe meminta semua orang melapor jika menemukan adanya mahar politik.
"Saya ingin menghadirkan dan menciptakan transparansi dalam Pilkada. Jadi tidak ada istilah mahar, tidak ada istilah bayar-bayar," kata Taufan Pawe dalam keterangannya, Jumat (12/4/2024).
Menurutnya, pada momentum pemilu istilah mahar politik kerap kali muncul. Pada pileg misalnya, sering ada pendekatan yang pragmatis untuk menentukan siapa caleg yang menduduki kursi pimpinan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi biasanya untuk menentukan saja pimpinan DPRD kabupaten/kota, terkadang harus dengan pendekatan-pendekatan pragmatis," ucapnya.
Kondisi yang sama juga disebutnya bisa saja terjadi dalam pilkada. Taufan Pawe meminta agar para bakal calon kepala daerah yang ingin mengendarai Golkar untuk tidak percaya terhadap 'makelar'.
Mantan Wali Kota Parepare dua periode ini mengungkapkan DPD II Golkar di kabupaten/kota akan menjaring cakada di wilayah masing-masing dengan transparan dan akuntabel. Dia memastikan orang yang dipilih nantinya adalah calon yang betul-betul layak.
"Nantinya saya buatkan matriks di depan ketua umum (Airlangga Hartarto) bahwa ini yang layak. Karena persoalan layak dalam Pilkada, bukan hanya kesiapan lahirnya mau jadi bupati, mau jadi walikota, tetapi harus ada kesiapannya. Harus lahir batin," tuturnya.
Taufan Pawe menegaskan Golkar tidak mengenal mahar politik dalam penentuan cakada. Maka dari itu, ia meminta untuk melaporkan jika menemukan adanya aksi tersebut.
"Saya tegaskan penetapan cakada (calon kepala daerah) usungan Golkar atau penempatan posisi pimpinan dewan dilakukan tanpa mahar politik. Lapor saya jika ada minta bayar-bayaran," ujarnya.
(asm/asm)
