.webp)
DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) menjamin tak ada mahar politik untuk usungan di Pilkada 2024 termasuk dalam penentuan posisi pimpinan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Proses dalam usungan calon kepala daerah Golkar dan posisi pimpinan dewan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Saya tegaskan penetapan cakada (calon kepala daerah) usungan Golkar atau penempatan posisi pimpinan dewan dilakukan tanpa mahar politik. Lapor saya jika ada minta bayar-bayaran," ujar Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP) dalam keterangannya yang diterima detikSulsel, Jumat (12/4/2024)
TP juga mengimbau agar para bakal calon kepala daerah yang ingin mengendarai Golkar di Pilkada tak mempercayai jika ada yang mengaku 'makelar' untuk Golkar. Imbauan juga ditujukan untuk para caleg terpilih agar tidak mempercayai jika ada oknum yang menawarkan untuk posisi pimpinan dewan dengan meminta imbalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Wali Kota Parepare dua periode ini mengungkapkan DPD II Golkar di kabupaten/kota akan menjaring cakada di wilayah masing-masing. Meski Golkar memprioritaskan kader, TP menegaskan tetap akan realistis dengan mempertimbangkan hasil survei.
"Nantinya saya buatkan matriks di depan ketua umum (Airlangga Hartarto) bahwa ini yang layak. Karena persoalan layak dalam Pilkada, bukan hanya kesiapan lahirnya mau jadi bupati, mau jadi walikota, tetapi harus ada kesiapannya. Harus lahir batin," tuturnya.
TP menegaskan usungan Golkar tanpa mahar ini untuk menciptakan transparansi dalam Pilkada. Dia tak ingin momentum Pilkada dan penetapan pimpinan dewan untuk Golkar dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggungjawab.
"Saya ingin menghadirkan dan menciptakan transparansi dalam Pilkada. Jadi tidak ada istilah mahar, tidak ada istilah bayar-bayar. Apalagi biasanya untuk menentukan saja pimpinan DPRD kabupaten/kota, terkadang harus dengan pendekatan-pendekatan pragmatis," tegasnya.
(asm/ata)
